Foto: HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyelenggarakan kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI), dan Pengelolaan Konflik Kepentingan (CoI) secara daring, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawrsi Tengah, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Andi menegaskan bahwa asistensi ini menjadi langkah berkelanjutan Kementerian PANRB dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan konsisten. Ia menekankan pentingnya implementasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada hasil yang berdampak nyata.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SAKIP berperan dalam memastikan kinerja instansi terukur dan akuntabel, sementara Zona Integritas mendorong terwujudnya budaya kerja yang bersih dan melayani. Di sisi lain, pengelolaan konflik kepentingan menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan transparan.
Melalui kegiatan ini, Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RB, SAKIP, ZI, dan pengelolaan konflik kepentingan secara terintegrasi dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan publik secara nyata.