20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

20260513 Diskusi Penguatan Layanan OSS RBA dan Rapat Pelaksanaan PEKPPP Terkait Program Perumahan Rakyat 11

Foto: don/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar diskusi membahas permasalahan pada Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 terkait program perumahan rakyat. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB R.R. Vera Yuwantari Susilastuti, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Secara umum, evaluasi ini untuk memastikan program prioritas berjalan sesuai koridor regulasi dan standar pelayanan. Hasil PEKPPP memberikan gambaran komprehensif bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi akselerasi pencapaian target-target nasional.

Dalam rapat dan diskusi ini, hadir pula Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Yanuar Ahmad; Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Rahardjo Siswohartono; Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dody Gusdiyandi; Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP Rendhi Mirad; serta Plt. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Syamsir Nurhayadi.