20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

20250925 Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 1

Foto: rum/asy/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Forum Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Ekosistem Digital Pelayanan Publik secara hibrida di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Otok Kuswandaru menyampaikan forum ini menjadi wujud kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik untuk peningkatan kualitasnya.

Melalui forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait arah kebijakan Kementerian PANRB di bidang pelayanan publik, terutama untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis citizen centric--memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Batu Nurochman; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB; Analis Kebijakan Ahli Utama pada unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu Dyah Lies Tina P; ⁠Kepala Bagian Organisasi Kota Batu Sopa Ike Paci; serta perwakilan dari kabupaten/kota/provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.