20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

20260521 Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden 8

Foto: asy/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong penguatan kualitas pelayanan publik melalui Workshop Perumusan Jenis Pelayanan dan Penyusunan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden dan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Melalui forum ini, instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang program prioritas presiden dan sejalan dengan pelaksanaan RB Tematik Tahun 2026 diminta untuk menyusun standar pelayanan yang lebih komprehensif. Penguatan pemahaman dalam proses penyusunan, penyempurnaan, implementasi standar pelayanan dilakukan selaras dengan kebutuhan masyarakat, karakteristik layanan, arah kebijakan RB Tematik, serta mampu mendorong peningkatan cakupan dan aksesibilitas pelayanan publik secara lebih merata.

Hadir pada kegiatan ini Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta perwakilan dari instansi yang berkaitan pada penyelenggaraan program prioritas presiden, yaitu Kementerian Sosial; Kementerian Koperasi; Kementerian Kesehatan; Kementerian UMKM; Kementerian Dikdasmen; Kementerian Dikti Saintek; Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Kementerian Desa dan PDT; Kementerian PKP; Badan Gizi Nasional; BPJPH; dan BPJS Kesehatan.