20190509 musrembangnas 6

Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka Musrenbangnas 2019 di Shangri La Hotel Jakarta, Kamis (09/05).

 

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau agar para Menteri Kabinet Kerja serta para Kepala Daerah dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan baik. Salah satunya pada sektor pelayanan publik, dimana diperlukan penyederhanaan perizinan. Hal tersebut dilakukan agar para investor merasakan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

“Saya menyadari lima tahun lalu, investasi berbondong-bondong datang tapi yang berhasil berinvestasi hanya sedikit, karena kita tidak bisa eksekusi dan merealisasikan. Perizinan masih bertele-tele, baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan,” ujar Presiden Jokowi pada acara pembukaan Musrenbangnas 2019, di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (09/05).

Selain dalam pelayanan publik, reformasi birokrasi harus dilaksanakan dalam sektor kelembagaan dan organisasi. Menurutnya, tidak sedikit lembaga negara yang sudah tidak relevan tugas dan fungsinya dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penataan kelembagaan perlu dilakukan. "Dengan organisasi yang sederhana, instansi dapat berlari dengan cepat juga fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang menghubungkan ke pusat-pusat ekonomi daerahnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jika ekonomi daerah dan negara terus tumbuh bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor empat dunia pada 2045.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa ke depan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan keterampilan bagi para tenaga kerja. Sementara pada sektor kesehatan, ia meminta agar permasalahan gizi buruk, dan kasus kematian ibu dan anak dapat ditangani secara optimal. Dalam hal pendidikan, SMK diminta agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak industri, sehingga ketersediaan dan kebutuhan lapangan pekerjaan dapat terpenuhi.

 

20190509 musrembangnas 7

 

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, penyelenggaraan Musrenbangnas kali ini ditujukan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045.

“Momentum ini juga menjadi ajang untuk meluncurkan visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045,” jelasnya.

Disampaikan bahwa dalam visi tersebut, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto atau PDB peringkat kelima terbesar di dunia. Dengan ditopang pertumbuhan ekonomi 2020-2045 yang rata-rata mencapai 5,4 persen sampai 6 persen setiap tahunnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk merealisasikan fokus utama pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pengembangan nilai tambah industri, ketahanan pangan, energi, air dan lingkungan hidup, serta stabilitas dan ketahanan politik maupun sosial.

 

20190509 musrembangnas 7

 

"Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehat, dan produktif. Serta inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci pembangunan Indonesia ke depan," pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PANRB Syafruddin, Kepala KSP Moeldoko, para Menteri Kabinet Kerja, serta Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia. (byu/HUMAS MENPANRB)