Foto: tie/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI), dan Pengelolaan Konflik Kepentingan (CoI) secara daring, Kamis (7/5/2026). Kegiatan dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira.
Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan implementasi RB, SAKIP, ZI, dan pengelolaan konflik kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berintegritas.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen administratif, tetapi dari perubahan budaya kerja dan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap instansi pemerintah didorong untuk memperkuat sinergi antarunit kerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta membangun komitmen bersama dalam pencegahan praktik korupsi dan benturan kepentingan.
Kegiatan asistensi ini menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman bagi pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara terkait implementasi kebijakan RB, SAKIP, ZI, dan CoI. Dalam sesi asistensi, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan zona integritas, peningkatan kualitas perencanaan pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hingga langkah-langkah pengendalian konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah.
Melalui kegiatan ini, Kementerian PANRB berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi secara terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional, adaptif, bersih, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang prima.
