Pin It

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

20241108 FGD Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender 1

Foto: asy/HUMAS MENPANRB - Humas KPKNL Yogyakarta

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pelayanan Publik Inklusif yang Responsif Gender di Yogyakarta, Rabu-Kamis (06-07/11). Dibuka secara daring oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya dan komitmen Kementerian PANRB untuk memastikan seluruh penyelenggara pelayanan publik memiliki kerangka kerja yang sama terkait prinsip-prinsip inklusif.

Deputi Otok menyampaikan agar setiap unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) untuk selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan akses yang setara terhadap layanan dan fasilitas publik, termasuk bagi penyandang disabilitas, latar belakang sosial-ekonomi yang terpinggirkan, maupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip kesetaraan akses, penghormatan terhadap keberagaman, dan pemberdayaan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya.

FGD yang digelar selama dua hari ini menghadirkan narasumber lintas sektor. Pada hari pertama, hadir Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayant; Public Policy Specialist Muhammad Maulana; Pakar dan Praktisi Gender Lenny N. Rosalin; Dosen dan peneliti Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Fitri Hariana Oktaviani; Kepala Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik Kementerian Keuangan Abdul Wahid Fajar Amin; serta Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas Firdini.

Pada hari kedua, giat ini dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB Nurhasni. Sedangkan narasumber terdiri dari Rahmiatun Nur Khasanah District Program Office untuk SOLIDER-INKLUSI Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta Tuti Kurnianingsih; Perencana Ahli Madya Deputi Bidang Kesejahteraan Gender Kementerian PPPA Anggin Nuzula Rahma; Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PANRB Taufiq Hidayanto Setiawan; serta Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda KemenPPPA Adelia Amanda

Dalam kegiatan ini, peserta yang hadir juga meninjau Kantor KPKNL Yogyakarta yang menjadi lokasi kegiatan FGD sekaligus sebagai salah satu UPP peraih Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.

Peserta FGD berasal dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Institut Inklusif Indonesia (I3), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jakarta, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) Jakarta, PATTIRO, dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta.


Cetak   E-mail