Foto: del/fik/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Multi-Stakeholder Meeting Proses Aksesi Indonesia ke OECD di Bidang Tata Kelola Publik pada Subbidang Sumber Daya Manusia Aparatur, di Jakarta, Jumat (06/09). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-Operation and Development/OECD).
Acara dibuka oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja. Untuk diketahui, Kementerian PANRB bersama beberapa institusi lainnya ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik, yang berkaitan dengan Public Governance Committee. Proses aksesi ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat kerangka hukum dan ekonomi nasional, serta untuk memastikan keselarasan Indonesia berdasarkan peraturan, kebijakan dan implementasinya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Jendral Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa; Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Reni Suzana; Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nur Tri Aries Suestiningtyas; Special Policy and Legal Advisor Prospera Vulkania Neysa Almandine; para pejabat pimpinan tinggi Pratama di bidang hukum di instansi pemerintah.
