Pin It

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

20241024 Multi stakeholder Meeting Human Public Administrative Services 12

Foto: rum/HUMAS MENPANRB

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Multi-stakeholder Meeting Pengisian Matriks Human Public Administrative Services dalam rangka menyusun Initial Memorandum (IM) untuk instrument Recommendation of the Council on Human-Centred Public Administrative Services, di Jakarta, Kamis (24/10). Rapat ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto.

Ajib menyampaikan legal instrument Recommendation of the Council on Human-Centred Public Administrative Services ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kebijakan umum untuk mendukung pengembangan dan implementasi layanan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam desain.

Dalam penyusunannya, Tim Sekretariat OECD Deputi Bidang Pelayanan Publik melibatkan perwakilan dari kementerian/lembaga dalam diskusi guna menjawab indikator-indikator dalam matriks yang berkaitan dengan fungsi dari masing-masing instansi. Hasil pengisian matriks akan digunakan sebagai dasar penyusunan draft IM pada Recommendation of the Council on Human-Centred Public Administrative Services dengan Tim Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Utama pada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Imanuddin; Guru Besar Universitas Gadjah Mada Dr. Phil. Gabriel Lele; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Ombudsman, Peruri, dan Kementerian PANRB.


Cetak   E-mail