Pin It

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

20240613 Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1

Foto: HUMAS MENPANRB

 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto memimpin delegasi Indonesia untuk mengikuti Program Pelatihan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang bekerja sama dengan Universitas KU Leuven Belgia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat konsep Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Rancangan Perpres tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045.

Program pelatihan dibuka oleh Direktur KU Leuven Public Governance Institute Annie Hondeghem, Senin (10/06). Para delegasi mengikuti sesi kuliah bertema “Making Indicators and Steering for Performance and Shared Oucomes” yang dibawakan oleh Steven Van de Walle. Selain itu, para delegasi juga medapat materi tentang “Measuring and Budgeting Impact and Performance in Shared Outcomes Indicators” oleh Geert Bouckaert. Sesi kuliah digelar hingga 12 Juni 2024.

Para delegasi juga menghadiri undangan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belgia Andri Hadi dalam agenda ramah Tamah. Pada kesempatan tersebut, Erwan menjelaskan tujuan dan urgensi SAKP untuk mendorong tercapainya pembangunan nasional kepada seluruh tamu undangan.

Hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo; Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus; Inspektur Wilayah III Kementerian Dalam Negeri; Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Laksana BPKP Ilham Nurhidayat; Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Moch. Fahrudin; serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.


Cetak   E-mail