Foto: dit/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyelenggarakan Public Hearing Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) secara luring, Rabu (22/05). Public Hearing tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Dalam sambutannya Erwan mengatakan, kebijakan SAKP ini diharapkan dapat membantu Instansi Pemerintah untuk lebih berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional, dan dalam mendorong penggunaan keuangan negara yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin; Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran POLRI; Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI; Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; serta para staf terkait di Kementerian PANRB.
