Foto: nan/HUMAS MENPANRB - jaka/HUMAS DPR RI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pada kegiatan ini, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan KEM-PPKF RAPBN 2027 sebagai fondasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.
Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua DPR RI Puan Maharani; Ketua DPD RI Sultan B Najamudin; Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; para Anggota MPR/DPR dan DPD RI; serta para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Nasional.
