Pin It

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

20260507 RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah 21

Foto: nan/HUMAS MENPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian dalam mendukung implementasi Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), guna memastikan penataan sumber daya aparatur pemerintah daerah berjalan selaras dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan organisasi pemerintahan, serta jaminan kepastian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam rapat ini Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir; Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; serta tamu undangan lainnya.


Cetak   E-mail