Foto: don/HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Acara ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Rini menyampaikan bahwa pencegahan konflik kepentingan bukan hanya soal aturan, namun bagaimana membentuk karakter birokrasi yang berani berlaku adil, bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan menyeluruh seperti edukasi yang aplikatif, peran teladan dari pimpinan, penguatan sistem whistleblowing yang terpercaya, serta pelibatan publik dalam pengawasan.
Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan yang efektif diharapkan dapat mendorong integritas pejabat publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut, Head of Office, United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) Mr. Erik van der Veen; Ambassador of Norway for Indonesia Ms. Rut Krüger Giverin; Ketua KPK Setyo Budiyanto; Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo; dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto; serta para tamu undangan.
