Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan pada acara Talk show RB Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (02/03).
DEPOK – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat. Kementerian PANRB mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB Tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.
“Maka penilaian reformasi birokrasi kita ubah. Pertama, sebelumnya fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, sekarang fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat seperti kemiskinan, inflasi, dan sebagainya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (02/03).
Dia melanjutkan, perubahan kedua dalam penilaian reformasi birokrasi adalah bila dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, sekarang fokus pada 26 indikator hasil seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBD untuk produk dalam negeri dan sebagainya.
“Ketika kita ingin memperoleh dampak, maka Kementerian PANRB harus membuat kebijakan baru, bagaimana tools yang dipakai juga mendorong birokrasi ini berdampak. Kita tidak boleh lagi dalam tumpukan kertas, mengubah regulasi yang selama ini fokus pada laporan, tapi kini harus lebih ke dampak. Ini yang hari ini kita luncurkan,” ujar Anas.
Anas menambahkan, perubahan road map reformasi birokrasi yang dicanangkan diantaranya: penajaman goal setting; pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak; berfokus pada reformasi birokrasi tematik; serta penajaman indikator penilaian RB.
“Inilah RB tematik yang saat ini kita dorong, yang ke depan kita ingin membumikan RB tematik. Kinerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, manajemen inflasi, harus makin detail dan jelas. Hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa. Inilah yang sering kami paparkan di daerah. Harus berani mengambil terobosan. Untuk mengukur kinerja bukan dari aspek yg selama ini ada, tapi juga soal investasi dan kemiskinan,” papar Anas.
Dalam acara itu, sebanyak 17 pimpinan kementerian dan lembaga (KL) menandatangani kesepakatan bersama terkait RB berdampak. Kolaborasi ini ditandatangani oleh Kementerian PANRB, ANRI, Ombudsman RI, BKN, KASN, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, LAN, BPKP, BPS, LKPP, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, BPK, KPK, serta Menteri PANRB. (HUMAS MENPANRB)
