
BOGOR – Pelaksanaan reformasi birokrasi hingga akhir tahun 2013 sudah pada jalur yang benar (on the track). Dengan bertambahnya 27 kementerian/ lembaga (K/L) mendapat tunjangan kinerja, saat ini jumlahnya sudah mencapai 63 K/L.
Deputi Reformasi Birokrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, ada 4 K/L yang sudah siap untuk diajukan tahun 2014 ini. K/L dimaksud adalah Setjen DPR, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Selain itu, ada K/L yang akan diajukan pada tahun ini juga, tetapi harus menyelesaikan job gradingnya terlebih dahulu. “Ada enam K/L, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kemenetrian Agama, Kemenpora, Setjen DPD, dan Setjen Komisi Yudisial,” ujarnya dalam Raker Kementerian PANRB di Bogor, Jumat (17/01).
Ateh menambahkan, hingga akhir tahun 2013 lalu, masih ada tiga instansi pemerintah pusat yang belum mengajukan usulan reformasi birokrasi, yakni Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Setjen MPR. Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong ketiga instansi tersebut untuk segera mengajukan usulan reformasi birokrasi instansinya.
Sementara itu, pasca pencanangan pilot project reformasi birokrasi pemda pada pertengahan tahun 2013 lalu, saat ini sudah ada 16 pemerintah provinsi yang telah menyusun road map reformasi birokrasi. Sedangkan kabupaten yang telah menyusun road map sebanyak 59, dan kota sebanyak 20.
Dalam kesempatan itu, dikemukakan juga bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terhadap 55 unit kerja pada 17 instansi. Dari jumlah itu, 5 unit kerja diantaranya meraih predikat WBK/WBBM.
Kelima unit kerja dimaksud adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta , Layanan pengadaan Secara Elektroik (LPSE) Jakarta, an Kantor Pajak Large Taxe Officer 3 Jakarta. (ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025
Rapat Paripurna DPR RI
01.Okt.2025
Menteri PANRB: Mudahkan Layanan Publik Pelaku Perjalanan ke Indonesia, Pemerintah Luncurkan "All Indonesia"
01.Okt.2025