Staf Ahli Kementerian PANRB bidang Administrasi Negara Hendro Witjaksono didampingi Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ronald Andrea Annas saat menerima kunjungan delegasi Pemerintah Afganistan di kantor Kementerian PANRB, Selasa (21/11)
JAKARTA – Reformasi birokrasi yang dilakukan Indonesia mendapat pengakuan internasional. Hal ini terbukti dengan kehadiran delegasi Pemerintah Afganistan yang datang ke tanah air untuk belajar langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu instansi yang dituju delegasi yang dipimpin Deputy Minister of Policy and Technical Affairs Timor Sharan. Ia menyampaikan bahwa tujuan dirinya beserta rombongan adalah untuk mempelajari apa yang menjadi tugas dari Kementerian PANRB yakni Reformasi Birokrasi.
Selain belajar, Afganistan juga bermaksud menggali pengetahuan dari Pemerintah Indonesia. Salah satu adalah sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan di Indonesia, yang mungkin saja dapat diterapkan di Afghanistan. Timor Sharan mengapresiasi proses rekrutmen untuk CPNS yang hasilnya dapat dilihat secara realtime.
Afganistan juga tertartik dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurut Timor Sharan, berbagai informasi yang diperoleh menjadi tantangan untuk dapat mengaplikasikannya di negaranya.
Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PANRB Hendro Witjaksono menjelaskan berbagai kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Kebiajkan itu dimulai dengan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Disebutkan bahwa sistem rekrutmen CPNS di Indonesia yang semula menggunakan kertas kemudian beralih menggunakan sistem digital. Dalam sektor pelayanan publik, sejumlah inovasi pelayanan telah diciptakan oleh hampir seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ronald Andrea Annas menjelaskan progress reformasi birokrasi dari waktu kewaktu, serta peningkatan nilai akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah.
Selain berkunjung ke Kementerian PANRB, Delegasi Pemerintah Afghanistan juga akan belajar ke kementerian lain, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ BAPPENAS, Pemprov Banten, serta Pemkot Tangerang Selatan.
Delegasi Pemerintah Afghanistan yang dipimpin Deputy Minister of Policy and Technical Affairs Timor Sharan, diikuti oleh Director General Citizen Chartered National Priority Program Ghulam Rasooli, Deputy Minister Policy Minister of Finance Naheed Sarabi, Deputy Minister for Ministry of Economy Ismail Rahim, Director of NPP Coordination Ministry of Finance Salma Alokozay, Senior Policy Analyst Independent Directorate of Local Governance Bashir Ahmad Baseem,dan Senior Policy Advisor to Independent Directorate Enayat Najafizada. (byu/HUMASMENPANRB).
