JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, afirmasi jangan sampai mengganggu fairness dalam seleksi CPNS. Tetapi afirmasi dilakukan antara lain untuk memberi kesempatan putera daerah agar dapat diterima menjadi CPNS, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Afirmasi tetap ada, tetapi jangan mengganggu fairness,” ujar Menteri dalam audiensi dengan Bupati Deiyai (Papua), Bupati Meranti (Kepri), Bupati Minahasa Selatan, anggota DPRD Kota Ambon, di ruang Sriwijaya Kementerian PANRB, Jumat (22/11).
Para Bupati dan anggota DPRD itu menemui Menteri PANRB untuk minta kebijakan, agar para peserta tes CPNS dari honorer kategori 2 diluluskan semua. Selain mereka sudah lama mengabdi, para tenaga honorer itu juga benar-benar dibutuhkan oleh daerah masing-masing.
Anggota DPRD Kota Ambon Rovik A. Afifudin misalnya, minta agar 795 honorer K2 dapat diluluskan semuanya, karena di daerah itu distribusi pegawainya tidak merata. Banyak dari guru dan tenaga kesehatan di Ambon yang datang dari luar daerah. “Mereka itu bertugas di kota, sementara yang di pelosok-pelosok tidak ada,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Bupati Meranti Irwan, yang minta agar 384 tenaga honorer K2 yang ikut tes CPNS tanggal 3 November diluluskan seluruhnya. Sebagai kabupaten pemekaran, lanjut Irwan, masih banyak membutuhkan pegawai. Sebab sebagian besar pegawai di daerah itu merupakan pegawai limpahan dari kabupaten induk. “Kami membutuhkan pegawai untuk ditempatkan di puskesmas dan sekolah-sekolah di pulau-pulau terluar,” ujarnya.
Sementara Bupati Minahasa Selatan, Christiany E. Paruntu mengatakan, pihaknya membutuhkan setidaknya tambahan seribu pegawai. Untuk itu, dia minta agar 647 tenaga honorer kategori 2 yang ikut tes diluluskan semua. Sementara Bupati Deiyai (Papua), Danoe Takimai, yang menginginkan agar kewenangan seleksi CPNS dikembalikan ke daerah.
Menanggapi hal itu, Menteri Azwar Abubakar mengatakan agar masing-masing menyampaikan peta kebutuhan pegawai, termasuk distribusinya. “Prinsipinya, jangan ada sekolah yang tidak ada gurunya, dan puskesmas tidak ada dokternya,” imbuh Menteri.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak para Bupati dan DPRD untuk mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah masing-masing, dengan mempermudah masuknya investasi, meningkatkan pelayanan perijinan untuk membuka usaha.(ags/HUMAS MENPANRB)
