Ainun Najib berdiskusi terkait SPBE bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan para praktisi digital di Jakarta, Senin (06/11).
JAKARTA - Digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk terus menciptakan pelayanan publik yang makin berkualitas.
Praktisi teknologi Ainun Najib menyebut, apa yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia lewat SPBE akan berdampak besar pada kemajuan bangsa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu koordinator kebijakan SPBE nasional.
“SPBE itu kunci buat kemajuan Indonesia ke depannya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu sudah wajib SPBE atau e-govt yang semakin terpadu,” ujar Ainun usai diskusi SPBE di kantor Kementerian PANRB, Senin (06/11) pagi.
Menurut data scientist kelahiran Gresik yang berkarir di Singapura ini, SPBE yang diwadahi lewat sebuah GovTech nantinya sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat. Sebagaimana di banyak negara dengan digitalisasi terdepan, keberadaan GovTech sangat dibutuhkan.
“Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya (Rancangan) Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif bahkan dengan swasta. Dan dalam hal ini kita butuh GovTech,” katanya.
Ainun menjelaskan, hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.
“Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antar-sistem lalu kemudian itu mengintegrasikan,” papar Ainun.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi, menyebut digitalisasi sebagai ‘jalan tol’ pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.
“Masukkan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Anas.
Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarir lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi. Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri.
Dalam pertemuan itu turut hadir CEO Sevenpreneur Raymond Chin; COO Hukumonline Jan Ramos Pandia; President Director Elitery Kresna Adiprawira; Partner Antler Indonesia Agung Bezharie; CEO Feedloop Ahmad Rizqi Mediarso; Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra; Staf Ahli Menteri Kesehatan RI Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji; Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Izak Jenie; Project Director - Digital Transformation of Government Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika; Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta Direktur Operasi dan Teknologi, PMO Prakerja Hengki Sihombing. (and/HUMAS MENPANRB)
