Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik bersama 19 pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatra Barat secara virtual, Senin (15/11).
JAKARTA – Sebanyak 19 pemerintah kota dan kabupaten se-Sumatra Barat menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik. Ada lima inovasi yang akan direplikasi dengan harapan akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Ranah Minang.
Lima inovasi yang akan direplikasi dipilih berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat Han Sastri, Senin (15/11).
Kelima inovasi tersebut adalah Sistem Informasi Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (SIP Banget) dari Kota Batu, Program Pelayanan Tak Boleh Berhenti Sekolah (Poltabes) dari Kota Palembang, Ayo Cegah Stunting (Ayo Ceting) dari Kota Padang, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) milik Pemprov Jawa Barat, serta Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI JABPRI) milik Pemprov Riau.
Inovasi-inovasi tersebut sebelumnya telah mendapatkan predikat atau nilai yang baik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar oleh Kementerian PANRB. “Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan inovasi ini dapat berhasil diterapkan di Provinsi Sumatra Barat dengan melakukan modifikasi seperti yang telah direncanakan,” ungkap Diah.
Penandatanganan ini merupakan hasil dari pendampingan yang dibantu oleh Universitas Andalas, serta rekomendasi dari Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA).
Dalam lima bulan terakhir, semua pihak banyak mendiskusikan hal-hal yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah, khususnya di bidang pelayanan publik. “Pada pendampingan replikasi tahun ini, kita banyak mendengar praktik baik dari daerah-daerah lain dan melakukan penyesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan Sumatra Barat,” jelas Diah.
Diah menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Sumatra Barat karena telah menyelesaikan kegiatan pendampingan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) 2020. Sumatra Barat menjadi daerah ketiga yang telah melakukan penandatanganan komitmen replikasi. Dua daerah sebelumnya adalah Pemprov Jawa Tengah pada 2 November, dan Bangka Belitung pada 11 November lalu.
Lebih dari itu, Diah mengapresiasi terselenggaranya KIPP tingkat Sumatra Barat pada tahun 2021. Harapannya, Pemprov Sumatra Barat bisa meningkatkan kualitas inovasi melalui kompetisi tingkat provinsi tersebut. (don/HUMAS MENPANRB)
