Suasana pertemuan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan Pakar Transformasi Digital Global TBI Singapore, di Singapura, Kamis (11/07).
SINGAPURA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformnasi Birokrasi (PANRB) menjalin kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) sejak 2023 lalu. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan implementasi pemerintah digital, dimana Kementerian PANRB merupakan kementerian yang mendapatkan mandat di level strategis untuk kebijakan tata kelola pemerintahan yang mencakup transformasi pemerintahan digital, kelembagaan, reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan pelayanan publik.
“Bagi saya Tony Blair Institute itu salah satu partner strategis dalam penguatan kebijakan SPBE, termasuk keterpaduan layanan digital dengan membentuk Government Technology (GovTech),” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Pakar Transformasi Digital Global TBI Singapore, di Singapura, Kamis (11/07).
Menteri PANRB menjelaskan saat ini Indonesia tengah mengakselerasi transformasi digital melalui pembangunan GovTech Indonesia yang bernama INA Digital. Singapura merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi pola pikir digital dalam melakukan transformasi pemerintahan khususnya dalam mengembangkan layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat atau citizen-centric. Singapura memiliki Portal Pelayanan Publik Nasional bernama LifeSG untuk memberikan layanan dan informasi pemerintah terintegrasi yang dikelola oleh GovTech bernama Smart Nation Singapore.
“Kita ingin melihat seberapa jauh keterlibatan dan peran TBI Singapura dalam membantu negara ini mempercepat transformasi digital, sehingga kita juga bisa mengadopsi hal tersebut di pemerintahan Indonesia,” ujarnya.
Melihat dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura dan GovTech Singapura, pihaknya meyakini bahwa bersama INA Digital sebagai menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia, dapat mewujudkan pelayanan publik yang berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif. Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya.
Mantan Kepala LKPP ini juga menjelaskan dalam jangka pendek, pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa teknologi harus memudahkan layanan kepada masyarakat dan berharap INA Digital dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal berbagai aplikasi layanan pemerintahan.
Menurutnya tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan. Ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP.
Layanan terpadu dalam satu portal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga tutup usia. Satu portal terpadu berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi. Layanan yang ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lainnya.
“Terkait portal pelayanan publik ini, kami melihat LifeSG sebagai salah satu benchmark kami. Disamping itu, diperlukan pula pembelajaran penerapan pada layanan pemerintah Singapura yang telah mengoperasikan SING Pass,” jelasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
