SEMARANG – Menteri PANRB Azwar Abubakar menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (26/5). Dalam acara yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9 tersebut Azwar disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Penandatanganan zona integritas dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, disaksikan Menpan RB Azwar Abubakar, Direktur Pendidikan Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat KPK P. Dedie A. Rachim, serta Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.
Pencanangan ini sekaligus untuk mengaktualisasikan tekad dan upaya pemerintah provinsi dan kab/kota se-Jawa Tengah dalam rangka membangun zona integritas sehingga diharapkan semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program pencegahan korupsi. Langkah ini juga sebagai momentum guna meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mewujudkan Wilayah/Zona Bebas dari Korupsi yang akan berkembang menjadi Wilayah/Zona Birokrasi Bersih dan Melayani.
Di hadapan 32 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, Azwar mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap Aparatur untuk menjaga wilayahnya bebas dari korupsi. “Reformasi Birokrasi adalah sebuah gerakan. Untuk mencapai birokrasi yang bersih harus melalui berbagai tahapan, mulai dari rekrutmen pegawai sampai dengan promosi dalam jabatan,” ujar Azwar.
Tujuan dari reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan politisasi, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dan dunia usaha, tambahnya.
Menteri menuturkan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bisa dilihat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam pembangunan zona integritas, ada 20 indikator keberhasilan seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda.
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Asisten Deputi Koordinasi Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Gatot Sugiharto, serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman. (her/HUMAS MENPANRB)
