Menteri PANRB Asman Abnur memberikan pengarahan dalam Rakornas APIP Tahun 2016, Selasa (23/08)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan fungsi dan peran pengawas internal harus diperkuat, sehingga tidak bisa sembarangan diganti oleh Kepala Daerah. "Kewibawaan pengawas harus ada yaitu dengan independensinya supaya jangan diutak-atik oleh Kepala Daerah, harus ditetapkan kreteria supaya pengawasan terintegrasi. Kita akan rumuskan bagaimana pengawasan menjadi kekuatan dalam satu organisasi," kata Asman.
Hal tersebut dikatakan Asman saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 dengan tema "Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional" di Jakarta, Selasa (23/8).
Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Asman menekankan agar pengawas internal diisi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan jam terbang tinggi sehingga tidak mudah dibohongi atasan. "Pengawas internal harus dilindungi posisinya, laporannya harus independen, dan harus berani tampil beda," katanya.
Asman berharap, pengawas internal bisa menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, dan meminta agar BPKP sebagai lembaga pengawasan yang bergerak untuk memulainya. "Kemarin saya sudah menandatangani untuk menambah 200 orang tambahan formasi BPKP. Soalnya BPKP mengeluh anggotanya banyak dipakai di daerah. Saya ingin nantinya BPKP punya kaki di pengawasan-pengawasan K/L yang orang-orangnya profesional," kata Menteri.
Menteri menambahkan agar BPKP segera bersinergi dengan BPK untuk menyederhanakan audit di daerah. "Dengan begitu pengawas tidak harus selalu datang, karena dengan sistem elektronik bisa diefisienkan," kata Asman.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan agar APIP lebih gesit dan tangkas karena pengawas intern diberi peran strategis sebagai pengawal pembangunan. "APIP harus memberi contoh, menginduksi kultur birokrasi baru yang mampu bekerja dengan efektif dan efisien sehingga menjadi bagian dari reformasi birokrasi," kata Mardiasmo yang juga mantan Kepala BPKP ini. (ns/HUMAS MENPANRB)
