Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12)
JAKARTA – Untuk mendorong keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah membangun e-government yang terintegrasi. Hal itu penting dengan harapan membawa dampak efisiensi birokrasi pemerintah dan peningkatan pelayanan publik.
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal e-government di Indonesia telah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “E-Government merupakan salah satu agenda reformasi yang sangat penting,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat acara Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).
Dijelaskan, reformasi birokrasi yang telah berjalan dengan dukungan e-government antara lain di bidang tata laksana dan kelembagaan, penataan manajemen PNS, dan pelayanan publik. Di bidang kelembagaan, telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini untuk mengurangi pemborosan kewenangan, pemborosan anggaran, dan penyederhanaan birokrasi pemerintahan.
Dalam manajemen PNS, telah dilakukan reformasi di bidang manajemen SDM Aparatur, antara lain mempromosikan sistem merit, mereformasi sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan computer assisted test (CAT) sehingga transparan, dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen PNS secara nasional.
Reformasi di bidang pelayanan publik, telah dilakukan upaya untuk mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ke semua instansi pemerintah. Kementerian PANRB telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik sejak tahun 2014 dan menujukkan peningkatan keikutsertaan per tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pesat penerapan e-Government pada pelayanan publik.
Selain itu, telah dikembangkan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi melalui sistem aplikasi LAPOR!. “Semua institusi pemerintah pusat telah bergabung dengan sistem ini dan hampir semua, pemerintah daerah juga ikut tergabung dalam sistem ini,” jelas Menteri Asman.
Kementerian PANRB juga mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik yang didukung penerapan e-government yang terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan pada satu tempat.
Untuk membangun fondasi kebijakan terkait e-government yang terintegrasi, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Korea. Untuk itu, telah disiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE) yang mengatur fondasi tata kelola untuk mewujudkan e-Government yang terintegrasi.
Salah satu tantangan dalam pembangunan e-government di Indonesia adalah instansi pemerintah memiliki sistem berbasis elektronik yang belum terhubung dan terintegrasi. “Dengan SPBE, pengembangan silo application oleh banyak instansi pemerintah akan segera dikurangi,” ujar Menteri.
Lanjutnya dikatakan, melalui Perpres SPBE pemerintah akan didorong penerapan aplikasi umum yang dibangun sekali dan dapat direplikasi ke banyak instansi pemerintah. Selain itu, akan dilakukan pengitegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, dan pengadaan ke dalam satu kerangka kerja proses bisnis.
Saat ini telah tersedia e-planning, e-budgeting, dan e-procurement secara terpisah, selanjutnya akan diintegrasikan menjadi satu sistem. “Ini sangat penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pemerintah pada semua program dan kegiatan pemerintah,” jelas Asman.
Untuk meningkatkan semangat keterbukaan di lembaga pemerintahan, peran dari pimpinan sangat penting untuk memiliki komitmen sebagai pemimpin yang berbasis teknologi informasi. Hal ini akan mendorong perubahan budaya kerja birokrasi dari proses kerja konvensional ke proses kerja berbasis teknologi informasi.
Dalam penyelenggaraan Asia Pacific Leaders Forum (APLF) 2017, Indonesia menjadi tuan rumah dalam. Acara ini mengambil tema tentang open government. APLF 2017 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Kominfo Rudiantara, Minister of Justice Georgia Thea Tsulukiani dan sejumlah pejabat dari Korea Selatan dan Indonesia. (rr/HUMAS MENPANRB)
