Menteri PANRB Rini Widyantini pada Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama Tahun 2025-2029, di Jakarta, Senin (26/5/2025)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri acara Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama Tahun 2025-2029, di Jakarta, Senin (26/5/2025). Menteri Rini menyampaikan Kick Off RB ini bukan sekedar agenda administratif, tapi panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas.
“Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat,” ujar Menteri Rini dalam acara tersebut.
Sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, Kementerian Agama (Kemenag) harus berdiri di barisan terdepan dalam perubahan. Oleh karena itu, terdapat empat prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan RB.
Pertama, berdampak konkret. RB harus menghasilkan perubahan yang nyata dan dirasakan masyarakat. “Ukurannya bukan hanya dokumen, laporan, atau nilai indeks, tapi kualitas layanan dan kehidupan publik yang membaik,” imbuhnya.
Kedua, partisipatif. RB tidak boleh hanya dipahami oleh segelintir orang. RB adalah Gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur internal dan eksternal. Ketiga, menghargai keberagaman. Dan yang terakhir, berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rini juga mengapresiasi Kemenag yang meraih nilai indeks RB yang lebih tinggi dari rata-rata K/L. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag karena selalu mendapat nilai RB di atas-rata-rata K/L yang lain. Dan tren tata kelola atau penilaian dari RB Kemenag cenderung selalu meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung program prioritas Presiden. Salah satunya dengan digitalisasi tata kelola.
Ia menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan perubahan dalam tata kelola birokrasi yang berada di bawah naungannya. Pemanfaatan IT yang tepat dinilainya dapat menjadi salah satu solusi untuk melakukan pelayanan publik yang prima namun tetap efisien waktu dan SDM.
“Satker kami termasuk yang terbesar dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga jika kita mampu memanfaatkan IT dan beralih untuk melakukan digitalisasi, harapannya dapat menyelesaikan beragam persoalan di Kemenag dan pelayanan kepada publik pun akan menjadi lebih baik,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
