Ateh Sambut Baik Komitmen Tiga Bupati Perbaiki Akuntabilitas Kinerja

 

JAKARTA - Tiga Pemerintah Kabupaten menyambangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyatakan komitmen meningkatkan akuntabilitas kinerja dan melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ketiga Pemerintah Kabupaten yang datang secara bergantian tersebut adalah Banyuasin, Banyumas, dan Purbalingga.

 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menyambut baik komitmen yang telah dibentuk oleh pimpinan daerah tersebut. Menurutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, political will memang menjadi kunci utama suksesnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

 

“Yang terpenting, komitmen dan kemauan keras jajaran pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ini  dalam mengawal pertanggungjawaban keuangannya,” ujar Ateh.

 

Dengan adanya komitmen tersebut, Ateh memastikan bahwa Kementerian PANRB akan memberikan pembinaan secara intensif untuk melakukan upaya-upaya percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pendampingan dan pembinaan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja seperti RPJMD, rencana strategis, dan indikator kinerja utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk menyatukan ‘tarian SKPD dengan genderang dari Bupatinya’.

 

Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, yang datang bersama Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Bagian Pelyanan Terpadu, mengatakan bahwa kehadirannya dilakukan dalam rangka untuk mengikat komitmen dengan Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. “Kedatangan kami ke Kementerian PANRB membuktikan bahwa segenap jajaran kami siap untuk berkomitmen. Banyuasin siap belajar dari Kementerian PANRB,” ujar Yan Anton.

 

Pada tahun 2015 lalu, Pemkab Banyasin memperoleh predikat C dalam evaluasi akuntabilitas kinerjanya. Pada tahun depan, Yan Anton menargetkan bahwa Pemkab Banyuasin minimal harus bisa mendapatkan predikat B.

 

Sementara Bupati Banyumas, Achmad Husein juga turut menyampaikan komitmen dan keseriusan daerahnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan SAKIP. Achmad Husein juga menargetkan daerahnya harus bisa memperoleh predikat BB dalam evaluasi selanjutnya.

 

“Prinsipnya kami ingin menjadi lebih baik, Kabupaten kami harus menjadi lebih baik. Tapi memang pengalaman kami belum lengkap, maka kami ingin belajar dari Kementerian PANRB, terutama masalah SAKIP,” ujarnya.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Purbalingga, Tasdi yang menyatakan komitmen daerahnya untuk mengimplementasikan SAKIP sebagai perwujudan reformasi birokrasi menuju good and clean government. 

 

“Saya berkomitmen untuk itu (implementasi SAKIP). Misi saya salah satunya adalah mempercepat reformasi birokrasi, makanya nilai kami (pada evaluasi tahun 2015) dari CC harus jadi BB. Untuk mewujudkan good and clean government mustahil tanpa itu (SAKIP),” tegasnya. (ris/HUMAS MENPANRB)