Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memimpin Rapat Pimpinan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (02/01).
JAKARTA - Memasuki hari pertama kerja di tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas langsung menggelar rapat koordinasi internal. Kegiatan yang dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama tersebut guna memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satunya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).
“Harapan saya kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2023 dan program yang akan kita jalankan di tahun 2024 ini dapat berdampak luas, tidak hanya bagi instansi pemerintah dan daerah, namun sampai ke masyarakat,” ujarnya saat membuka Rapat Pimpinan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (02/01).
Disampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus terhadap penyelenggaraan digitalisasi pemerintah serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan transformasi tengah diupayakan guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
Mendukung upaya tersebut Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Belum lama ini pihaknya juga telah menghadap Presiden untuk melaporkan progres implementasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
Menteri Anas mengatakan perlu adanya terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintah Digital dapat lebih optimal. Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas termasuk DPI (Digital Public Infrastructure) dan juga pendirian Tim Digital Indonesia atau “GovTech” untuk keberlanjutan kedepan.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menegaskan aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.
Pada rapat tersebut, Mantan Kepala LKPP itu juga meminta agar tahun 2024 ini setiap jajarannya dapat semakin maksimal berkolaborasi dan bersinergi antar-unit kerja di Kementerian PANRB. Hal tersebut dinilai dapat mengakselerasi program-program prioritas pemerintah, menghilangkan silo-silo serta mengikis ego sektoral antar-pemangku kepentingan internal Kementerian PANRB.
“Penguatan program jemput bola di masing-masing unit kerja perlu lebih digalakkan, tidak lagi menunggu. Di awal tahun 2024 ini ibarat mesin semua harus menyala. Jika perlu diperbaiki seperti ganti oli, segera lakukan, agar semua target dapat berjalan sesuai yang ditentukan," imbuhnya.
Lebih lanjut Menteri Anas juga berpesan kepada jajarannya agar turunan UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Rancangan Perpres dapat segera diselesaikan. Peraturan tersebut nantinya dapat menjadi panduan bagi para ASN serta satu hal lagi yang harus diakselerasi implementasi layanan SPBE Prioritas khususnya juga pada sektor layanan administrasi pemerintah.
Pemerintah juga berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Anas mengungkapkan, pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat UU No. 20/2023 tentang ASN. Tahun ini, pemerintah membuka ruang lebih luas untuk fresh graduate. Pemerintah membuka kesempatan lebih luas untuk talenta digital.
Rencananya, Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. (byu/don/HUMAS MENPANRB)
