Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah Estonia, Tallinn, Senin (29/05)
TALLINN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah Estonia di ibu kota Tallinn pada Senin (29/05). Pertemuan dilakukan jelang e-Governance Conference 2023, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang akan memaparkan pelayanan publik berbasis digital. Konferensi internasional itu mengambil tema Digital Innovation as Catalyst for Social Change.
Pertemuan yang digelar sejak pagi hingga sore waktu setempat itu membahas pengembangan digitalisasi yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan mendengarkan praktik digitalisasi yang telah dikerjakan oleh pemerintah Estonia. Estonia adalah salah satu negara dengan digitalisasi pelayanan publik terbaik dunia.
Hari yang padat itu dimulai dengan bertemu Executive Director of e-Governance Academy, Hannes Astok. Lembaga ini menjadi rumah bagi GovTech Estonia. Pertemuan kemudian dilanjutkan bersama CEO of CR14, Siim Alatalu yang menjelaskan praktik keamanan siber modern.
Menteri Anas kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economic Affairs and Information Technology, Tiit Riisalo. Anas menyampaikan praktik digitalisasi di Estonia bisa menjadi contoh yang baik, meski tentu kompleksitas yang dihadapi berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.
"Saat ini pemerintah Indonesia terus mempercepat integrasi layanan dalam kerangka arsitektur SPBE sesuai arahan Presiden Jokowi. Bapak Presiden menginginkan semua layanan digital terintegrasi, dan tidak membikin ribet warga dengan banyaknya aplikasi dan banyaknya pengisian data berulang,” terang Anas yang juga mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pertemuan kemudian dilanjutkan bersama Secretary of State, Taimar Petekrop, yang menjelaskan sistem e-Cabinet Estonia yang telah dimulai pada 2000. e-Cabinet memungkinkan para pejabat untuk memantau agenda strategis pemerintah, dan memberikan vote maupun pendapat pada topik pendahuluan sebelum rapat dimulai. Sistem e-Cabinet Estonia menunjukkan keefektifan dalam proses legislasi, di mana rapat-rapat di Parlemen Estonia menjadi lebih singkat hanya sekitar 30 menit. Hal ini akibat pembahasan yang telah dimulai dahulu lewat vote pendahuluan secara digital.
"Kolaborasi bilateral ini diharapkan bisa terus meningkatkan pemahaman kedua belah pihak di bidang pemerintahan digital guna meningkatkan kemampuan kedua negara dalam melayani masyarakatnya masing-masing," tutup Anas. (HUMAS MENPANRB)
