Wamen Purwadi pada pertemuannya dengan Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (03/07/2025).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya memperkuat sinergi perencanaan dan pembiayaan program strategis pemerintahan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan bahwa saat ini terdapat tujuh program yang didanai melalui hibah lembaga donor Prospera, mencakup penguatan manajemen kinerja sektor publik, Regulatory Impact Analysis (RIA), pengembangan sistem informasi konflik kepentingan, serta kebijakan manajemen SDM.
“Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan keberlanjutan program-program prioritas Kementerian PANRB, baik yang didukung oleh pendanaan hibah maupun pinjaman luar negeri,” tutur Wamen Purwadi pada pertemuannya dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (03/07/2025).
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan telah terlaksananya kajian bersama antar ekosistem pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan, sebagai masukan penyusunan Grand Design Pelayanan Publik.
“Sebagian besar program berada pada tahap pengkajian dan penyusunan laporan. Ini menunjukkan adanya kolaborasi nyata lintas unit kerja dalam mendukung agenda reformasi birokrasi,” tambah Wamen Purwadi.
Selain itu, Kementerian PANRB juga tengah merencanakan dua program kerja sama strategis bersama pemerintah Korea Selatan. Program tersebut antara lain pendirian Digital Government Cooperation Center bersama Kemendagri Korea (2026–2028), serta program bersama KOICA untuk penguatan kebijakan transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kompetensi digital ASN (2027–2028).
Pada saat yang sama, dibahas pula skema pembiayaan untuk tiga agenda utama yakni, penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas), dan integrasi sistem informasi untuk mendukung evaluasi kinerja pelayanan publik.
“Keberlanjutan program adalah kunci. Karena itu, diperlukan perencanaan pendanaan yang matang dan terkoordinasi lintas kementerian agar reformasi birokrasi dapat berjalan konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Wamen Purwadi.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga terjaga keberlanjutannya melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang sinergis. (jne/HUMAS MENPANRB)
