MEDAN – Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah semakin menunjukkan hasil yang nyata. Setelah dilakukan pencanangan 98 pmda pilot project pada pertengahan 2013 lalu, kini sudah ada 29 pemda yang menyusun road map reformasi birokrasi.
Deputi RB, Akuntabilias dan Pengawasan Kementerian PANB M. Yusuf Ateh mengatakan, selain pemda yang ditetapkan sebagai pilot project, saat ini ada 15 pemda non pilot project yang sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi. “Kami berharap semakin banyak pemda non pilot project yang melakukan inisiatif,” ujarnya ketika membuka acara evaluasi pelaksanaan RB Pemda di Medan, Senin (18/11).
Banyaknya pemda non pilot project yang berinisiatif melakukan reformasi birokrasi diharapkan bisa mendorong pemda lain, untuk berkompetisi. “Kami tidak membedakan pemda pilot project maupun non pilot project. Setiap usulan atau inisiatif akan kami fasilitasi agar reformasi birokrasi ini bisa berjalan dengan baik,” tambah Ateh.
Dikatakan bahwa perencanaan road map sangat penting. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lainmemelihara/mempertahankan atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik, melakukan perbaikan pada sektor pelayanan public, menentukan Quick Wins, menentukan perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selain itu, menentukan unit-unit/SKPD yang dapat dijadi contoh (Zona integritas), dan menyusun rencana manajemen perubahan.
Disadari kalau perubahan itu dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh unit atau SKPD, dipastikan resistensinya terlalu besar. Karena itu, Ateh menyarankan agar tim refomasi birokrasi daerah pandai-pandai memilih, SKPD mana yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak RB di setiap daerah. “Bisa saja PTSP, atau mungkin pelayanan akta kelahiran seperti di Banyuwangi, dan sebagainya. Silakan ditentukan mana yang paling baik,” ujarnya.
Setelah perencanaan, langkah lain yang harus dilakuan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan yang tertuang dalam road map, dan menerapkan manajemen perubahan. Langkah berikutnya adalah monitoring dan evaluasi.
Asdep Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi Gatot Sugiharto menyampaikan bahwa evaluasi reformasi birokrasi ini diikuti oleh seluruh pemda pilot project se Sumatera, Banten dan DKI Jakarta. Kegiatan ini lebih diarahkan untuk melakukan pendampingan penyusunan road map bagi pemda yang belum menyelesaikannya. Melalui pendampingan ini diharapkan bias segera tersusun road map, yang merupakan bagian awal yang harus dilaksanakan dalam reformasi birokrasi itu sendiri.
Road map ini tidak lepas dari perencanaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal ini pada dasarnya merupakan perubahan-perubahan birokrasi itu sendiri untuk yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (ags/HUMAS MENPANRB)
