Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026, di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).
SUMEDANG – Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah dibekali pendidikan yang harus siap memimpin di tengah perubahan yang cepat dan kompleks. Sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya akan disebar ke berbagai daerah, praja IPDN harus mampu mengenali potensi digital dan menerapkannya untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik.
Kompetensi digital menjadi pesan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN 2026.
“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” ujar Rini dalam Stadium General Pembekalan bagi Praja Utama Tahun 2026, di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).
Rini memberikan bekal lima potensi digital yang harus dibangun oleh para praja. Pertama adalah mengenali potensi digital, yakni mampu melihat peluang teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik. Praja harus bisa menganalisis teknologi apa yang belum ada atau yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan publik pada instansi tempatnya bertugas nanti.
Kompetensi kedua adalah memahami karakteristik masyarakat pengguna pelayanan publik. “Praja harus bisa menempatkan kebutuhan warga sebagai titik tolak desain layanan,” tegas Rini.
Pesan selanjutnya adalah berkolaborasi secara iteratif, dalam arti pendekatan pengembangan yang dilakukan untuk menyempurnakan hasil secara bertahap. Sebagai ASN, praja harus terbuka untuk bekerja lintas sektor serta siap memperbaiki layanan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
Berikutnya, Rini berpesan agar praja menjadi ASN yang trustworthy atau dapat dipercaya. “Dengan memahami etika data, privasi warga, dan keamanan siber sebagai fondasi kepercayaan,” ungkap Rini.
Terakhir, para praja harus bisa memimpin dengan data. Ketika dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan keputusan tepat, praja harus mampu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi.
Rini mengakui, purnapraja IPDN memiliki kekuatan yang khas karena mendapat pendidikan yang cukup militan. Kekuatan khas itu adalah karakter kepemimpinan, disiplin, pemahaman administrasi pemerintahan, wawasan daerah, jaringan alumni, serta kurikulum yang dekat dengan realitas lapangan.
Ada ruang yang harus diisi agar modal itu menjadi utuh, yaitu penguasaan data dan literasi digital. “Kompetensi digital dan data belum merata, penguasaan AI, cloud, dan cybersecurity masih perlu diperkuat, sementara percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi tidak bisa ditunda,” pungkas Rini. (HUMAS MENPANRB)
