JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk meniru Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, saat memberikan arahan dan asistensi kepada Pemkot Bekasi terkait SAKIP, Selasa (27/12)
Ateh berharap Pemkot Bekasi tidak kalah dengan Kota Bandung. Kalau Bandung mendapat predikat A, Bekasi juga harus bisa. "Dulu setiap harinya mereka belajar di sini (Kementerian PANRB), SKPD berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, sekarang mereka sudah bisa berjalan sendiri, kamipun punya rasa bangga dengan keberhasilan Bandung," ujar Ateh mengisahkan.
Dalam kesempatan itu, Ateh menyoroti upaya pencapaian rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi melalui berbagai program dan kegiatan yang belum terintegrasi. Menurutnya, integrasi dan sinergitas antar dinas dalam membangun pemerintahan harus dilakukan secara bersama-sama menuju arah yang sama dan tidak terpaku pada jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah.
"Sampai kapanpun, kalau anggaran ditambah sebesar apapun, kalau pola pikirnya masih seperti itu, ya tidak akan ada perubahan. Semua harus bergerak menuju sasaran yang sama, arah yang sama. Selama ini banyak pemerintah daerah yang kegiatannya tidak nyambung, uangnya habis tapi hasilnya tidak ada," tegasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Bekasi pada evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun lalu mendapatkan predikat CC. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara masif dan berkelanjutan bagi Pemkot Bekasi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. "Kalau bisa Bekasi ini tahun depan dapat BB, tapi targetnya minimal harus A, jangan BB," katanya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu, yang memimpin rombongan untuk meminta asistensi Kementerian PANRB terkait implementasi SAKIP, mengungkapkan bahwa kedatangan rombongan tidak lain adalah untuk mendongkrak penilaian atas hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. "Kami mohon bimbingan agar bisa mencapai puncak," ungkapnya. (ris/HUMAS MENPANRB)
