Suasana peninjauan salah satu layanan di MPP Surakarta oleh Pemkot Tangerang dan Pemkot Tasikmalaya dalam kegiatan Studi Tiru MPP, di Surakarta, Jumat (18/06).
SURAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Surakarta dijadikan contoh bagi Pemkot Tangerang dan Pemkot Tasikmalaya. Studi tiru pembangunan MPP Jenderal Sudirman tersebut agar mempercepat terwujudnya pelayanan prima yang merata di seluruh daerah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memfasilitasi studi tiru tersebut untuk mewujudkan komitmen pembentukan MPP di daerahnya masing-masing melalui berbagai strategi pendampingan.
“Studi tiru ini dalam rangka percepatan, yaitu percepatan transfer pengetahuan dengan melihat ke lapangan dan mempunyai pengalaman langsung,” jelas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller saat membuka program studi tiru Mal Pelayanan Publik di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (18/06).
Ia menegaskan, pemerintah daerah yang hendak membangun MPP juga harus memperhatikan kerja sama antar-penyelenggara layanan, serta menekankan kualitas pelayanan dan profesionalisme SDM. Dalam membangun MPP harus melalui sejumlah tahapan antara lain koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kinerja, penyiapan sarana prasarana dan SDM, penandatanganan MoU, dan peresmian.
MPP tidak mungkin terwujud tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat dalam membangun MPP. Pembentukan MPP memerlukan komitmen yang kuat dari para kepala daerah untuk menghadirkan pelayanan yang modern dan cepat.
"Penyelenggaraan studi tiru MPP ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada tingkat kepuasan masyarakat dan pada akhirnya mampu menciptakan lingkungan kemudahan berusaha yang baik," ungkap Jeffrey.
Pada kegiatan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta Toto Amanto menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kota Surakarta sebagai lokasi studi tiru MPP. Baginya, kegiatan ini dapat menjadi ajang tukar inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Bagi kita, terutama MPP, suatu kepercayaan yang begitu tinggi diberikan. Ini tentu akan berdampak positif pada masyarakat. Ini membuktikan, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, tidak hanya retorika, tetapi bagaimana kita berupaya mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah," ujarnya.
Toto mengatakan, pembentukan MPP memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Ia berharap, MPP Surakarta yang menjadi rujukan untuk studi banding MPP ini mampu memberikan kontribusi lebih bagi daerah yang ingin membangun MPP di daerahnya.
“Tentunya membentuk MPP ini butuh komitmen dan sinergitas dari pimpinan dan jajarannya dengan lembaga yang ada di daerah, untuk bersama-sama memberikan pelayanan publik terjangkau dan berkualitas dalam satu tempat,” ungkapnya.
Salah satu peserta Studi Tiru MPP, yakni Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Asep Gufarulloh menyambut baik diadakannya studi tiru MPP ini. Asep meyakini, dengan diadakannya studi tiru ini akan banyak yang dapat diambil dari MPP Surakarta untuk dapat diterapkan di MPP Kota Tasikmalaya. “Kami mengharapkan dengan kunjungan ini bisa bermanfaat memberikan referensi agar pembenahan yang dilakukan dapat menyempurnakan berbagai kekurangan yang kami miliki,” tuturnya.
Dengan studi tiru ini, Pemkot Tasikmalaya bisa memiliki gambaran untuk membangun MPP. "Semoga ketika nanti kami membuat MPP dengan hasil studi tiru ini, kami juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga," tutupnya.
Untuk diketahui, Kementerian PANRB saat ini sedang memfasilitasi para kepala daerah untuk mewujudkan komitmen pembentukan MPP di daerahnya masing-masing dengan melakukan pendampingan studi tiru. Beberapa MPP yang menjadi percontohan diantaranya MPP Surakarta, Jawa Tengah; MPP Banyuwangi, Jawa Timur; MPP Palembang, Sumatra Selatan; dan MPP Badung, Bali. (dit/HUMAS MENPANRB)
