Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan dalam webinar pada Senin (08/05).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Australia Public Service Commission (APSC) menggelar webinar bertema Public Sector Digital Transformation: Lessons Learned and Best Practices from Australia. Seminar virtual ini menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan dari praktik terbaik Australia dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan di Indonesia.
“Layanan publik Australia diakui secara luas atas inovasi dan efisiensinya, dan mereka telah menjadi yang terdepan dalam penerapan transformasi digital di sektor publik. Kami sangat tertarik untuk belajar dari keberhasilan mereka dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan dalam webinar pada Senin (08/05).
Australia merupakan salah satu negara yang telah membuat kemajuan signifikan dalam transformasi digital. Melalui webinar ini, Rini berharap agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan gambaran tentang tantangan maupun peluang dalam implementasi digitalisasi tersebut.
“Kami menyadari bahwa transformasi digital adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan melibatkan banyak stakeholder. Dengan webinar ini, kami juga berharap dapat mengidentifikasi strategi praktis dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan pada pemerintah Indonesia,” tutur Rini.
Perjalanan transformasi digital di Indonesia ini telah ditandai dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tak sampai disitu, di akhir tahun 2022, juga ditetapkan Perpres No. 13/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
Adanya peraturan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur TIK, aplikasi, dan keamanan informasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Implementasi SPBE tak terlepas dari kerangka dan arsitektur digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh Olivia Wheeler, Director Strategic Engagement of Digital Transformation Agency. “Ada banyak sekali manfaat dari arsitektur digital pemerintahan Australia ini, salah satunya efisiensi biaya dan simplifikasi proses, sehingga mendorong terjadinya pelayanan publik yang lebih cepat dan ringkas. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi talenta-talenta berbakat untuk berkontribusi pada SPBE kami,” ungkap Olivia.
Terdapat lima hal yang dapat dipelajari dan dipraktikkan dalam pelayanan publik digital di Australia, yakni rencana strategis, pentingnya data dan informasi, keterikatan dengan pemangku kepentingan, keselarasan inisiatif, serta monitoring dan evaluasi.
“Dengan adanya pemantauan, dapat dilihat isu-isu yang dapat dicegah dan hambatan-hambatan yang akan dihadapi pemerintahan sehingga dapat mendeteksi lebih dini terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menghindari kerugian yang lebih besar,” pungkasnya.
Webinar hari ini juga menghadirkan Ryan Cassidy, Director Procurement and Grants Informations Systems of Department of Finance yang menjadi narasumber lainnya. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan bagaimana Australia menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi. (nan/HUMAS MENPANRB)
