Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Peresmian MPP Digital Provinsi Jawa Barat dan Launching Jelita 5.6, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12).
BANDUNG – Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Pembentukan MPP Digital ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus pelayanan dalam sebuah genggaman.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa MPP tidak sekedar tempat terintegrasinya banyak layanan, namun dikembangkan agar bisa beradaptasi dengan iklim digital. “Semoga hadirnya layanan terintegrasi ini dapat membawa dampak positif dan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik,” ujarnya saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Launching MPP Digital Provinsi Jawa Barat dan Launching Jabar Electronic Information Asistance (Jelita) 5.6, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12).
Dengan penggunaan teknologi digital, secara bersama-sama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, serta menguatkan pelayanan terpadu dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan kemudahan informasi yang akurat.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menyampaikan bahwa MPP adalah wujud transformasi pelayanan publik dari yang sebelumnya konvensional menuju sistem yang modern. Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e-government, namun meningkat menjadi smart government. Melalui digitalisasi MPP juga diharapkan dapat memangkas syarat-syarat administratif yang mempersulit masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa pemerintah saat ini terus mendorong birokrasi berdampak, seperti yang selalu disampaikan Presiden RI agar birokrasi berdampak, lincah, cepat, dan bukan sekedar tumpukan kertas. Hal tersebut sudah dimulai oleh Provinsi Jawa Barat yang menghadirkan pelayanan yang cepat dan lincah, serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui MPP Digital.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan bahwa MPP Digital merupakan upaya memberi kemudahan bagi masyarakat dengan sistem perizinan berbasis digital. Dengan MPP Digital, masyarakat memiliki pilihan untuk datang secara fisik ke gedung MPP didaerahnya ataupun melalui genggaman dengan MPP Digital.
“Dulu masyarakat yang akan mengurus proses perizinan ini harus datang ke salah satu bangunan yang kita namakan MPP fisik, sekarang mereka bisa mengakses melalu web dan itu lebih simpel,” jelasnya.
Menurutnya, Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen kuat untuk menjadikan MPP ini lebih sederhana, lebih simpel, lebih cepat, dan lebih murah, hal tersebut juga sesuai dengan visi Jawa Barat yaitu West Java Digital Province. Dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, baru ada 12 kabupaten/kota yang memiliki gedung MPP. Oleh karenanya MPP Digital menjadi solusi bagi daerah yang belum memiliki MPP secara fisik. (byu/HUMAS MENPANRB)
