Beri Penghargaan Instansi Pemerintah Berprestasi, Kementerian PANRB: Kerja Birokrasi Harus Berdampak

fShare

Tweet

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (06/12).

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa memperbaiki birokrasi agar seluruh geraknya dapat berdampak kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi berkala dan berkelanjutan kepada instansi pemerintah.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan untuk menuju birokrasi berkelas dunia ini diperlukan komitmen, baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya,” ungkap Menteri Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (06/12).

Menteri Anas menjelaskan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB tersebut mencakup mencakup evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini kembali mengingatkan terkait pesan Presiden Joko Widodo dimana birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah jangan ‘mbulet’ dan harus berdampak, serta bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Birokrasi juga harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat.

“Para kepala daerah dan perwakilan kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan,” ujar Anas.

Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PANRB juga menjalankan RB tematik yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden pada Senin (05/12). RB tematik terbagi menjadi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.

Dengan adanya birokrasi yang berdampak, tentunya masyarakat juga dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah. Salah satunya adalah dengan kemudahan akses dalam pelayanan publik, yang hadir melalui Mal Pelayanan Publik.

Kini, telah hadir 103 MPP diseluruh penjuru Indonesia, dengan 26 MPP yang baru saja diresmikan serentak. Menteri Anas menyampaikan bahwa Presiden juga berharap agar layanan publik kepada masyarakat dapat diakses secara digital.

“Dalam waktu dekat, kita akan pilih beberapa pemerintah daerah sebagai pilot project dari MPP Digital. Gedung fisik untuk pelayanan penting, namun digitalisasi pelayanan juga penting untuk terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman,” jelas Anas.

Pada tahun ini, Kementerian PANRB melakukan kegiatan evaluasi pada periode Juli hingga November. Untuk hasil evaluasi RB, terdapat 3 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kabupaten/kota meraih predikat A. Sedangkan, sebanyak 22 instansi pemerintah mendapat predikat BB.

Pada evaluasi SAKIP, sebanyak 1 pemerintah provinsi berhasil meraih predikat AA. Diikuti dengan 20 instansi pemerintah berpredikat A dan 72 instansi pemerintah mendapatkan predikat BB.

Predikat Zona Integritas diberikan kepada 119 unit kerja di instansi pemerintah. Jumlah peraih WBK dan WBBM ini merupakan hasil seleksi dari 1.061 usulan unit kerja dari 209 instansi pemerintah.

Predikat WBK diraih oleh 102 unit kerja. Terdiri dari 74 unit kerja kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi, dan 27 unit kerja pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, predikat WBBM didapatkan oleh 17 unit kerja. Dengan rincian, terdiri 13 unit kerja kementerian/lembaga, 1 unit kerja pemerintah provinsi, dan 3 unit kerja pemerintah kabupaten/kota.

Di bidang pelayanan publik, penghargaan diberikan bagi penyedia sarana prasarana kelompok rentan yang diraih oleh tiga unit penyelenggara pelayanan publik. (UPP). Sedangkan, untuk hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi lima. Pertama, penghargaan tingkat kementerian/lembaga umum diberikan pada Top 3 instansi pemerintah. Kedua, kategori kementerian/lembaga khusus diberikan bagi Top 5 instansi pemerintah.

Kemudian, penghargaan bagi pemerintah provinsi yang terbagi atas Top 3 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Top 3 untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bagi pemerintahan kabupaten/kota, terbagi atas Top 3 untuk DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu, penghargaan juga diberikan bagi Top 4 pemerintah daerah dari wilayah Timur Indonesia.

Penghargaan juga diberikan bagi instansi pembina pelayanan publik terbaik kepada masing-masing 2 kepala instansi ditingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya, ditengah keterbatasan yang ada. Dengan adanya kolaborasi, insyaallah banyak tujuan ke depan yang bisa diselesaikan,” pungkas Menteri Anas. (ald/HUMAS MENPANRB)

Penerima Penghargaan Pelayanan Publik

A. Penghargaan Penyedia Sarana Prasarana Kelompok Rentan

1. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
3. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Balikpapan

B. Penerima Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

• Top 3 Tingkat Kementerian/Lembaga Umum
  1. Badan Pusat Statistik (BPS)
  2. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Top 5 Kategori Kementerian/Lembaga Khusus
  1. Kejaksaan Negeri Tanjungpinang
  2. KPP Pratama Palangkaraya
  3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
  4. Kantor Pertanahan Pekanbaru
  5. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

• Top 3 Pemerintah Provinsi
  • DPMPTSP
    1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
    2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    3. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
  • Bapenda
    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
    2. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
    3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

• Top 3 Pemerintah Kabupaten/Kota
  • DPMPTSP
    1. Pemerintah Kota Pekanbaru
    2. Pemerintah Kota Palembang
    3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
  • Disdukcapil
    1. Pemerintah Kabupaten Badung
    2. Pemerintah Kabupaten Bantul
    3. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

• Top 4 Pemerintah Daerah Wilayah Timur
  1. DPMPTSP Provinsi Maluku Utara
  2. Samsat Provinsi Papua Barat
  3. DPMPTSP Kabupaten Belu
  4. Disdukcapil Kota Jayapura

C. Pembina Pelayanan Publik Terbaik

• Tingkat Kementerian/Lembaga
  1. Menteri Keuangan
  2. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agama

• Tingkat Pemerintah Provinsi
  1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Gubernur Jawa Barat

• Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
  1. Wali Kota Surakarta
  2. Wali Kota Bandung

Penerima Penghargaan Reformasi Birokrasi

A. Predikat A RB

1. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
6. Pemerintah Kota Surabaya

B. Predikat AA SAKIP

1. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta

C. Predikat A SAKIP

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemerintah Kota Bandung
7. Pemerintah Kota Malang
8. Pemerintah Kota Surabaya
9. Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Pemerintah Kabupaten Bantul
11. Pemerintah Kabupaten Banggai
12. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
13. Pemerintah Kabupaten Gresik
14. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
15. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
16. Pemerintah Kabupaten Lamongan
17. Pemerintah Kabupaten Ngawi
18. Pemerintah Kabupaten Sleman
19. Pemerintah Kabupaten Situbondo

D. Penerima Zona Integritas – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1. Auditorat Utama Investigasi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
2. BPK Perwakilan Provinsi Riau – BPK
3. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu – BPK
4. BPK Perwakilan Provinsi Jambi – BPK
5. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul – Kementerian Agama
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali – Kementerian Agama
8. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar – Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Politeknik STTT Bandung – Kementerian Perindustrian
10. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang – Kementerian Pertanian
11. Polres Barito Selatan – Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Polres Kulon Progo – Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta – Mahkamah Agung
14. Disdukcapil – Pemerintah Kabupaten Wonogiri
15. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie – Pemerintah Kota Pontianak
16. Kecamatan Kademangan – Pemerintah Kota Kota Probolinggo
17. Rumah Sakit Mata Bali Mandara – Pemerintah Provinsi Bali

E. Penerima Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

1. Direktorat Layanan dan Pemanfaatan – Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Kantor Pertanahan Kota Kupang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut – Kementerian ATR/BPN
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar – Kementerian ATR/BPN
5. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan – Kementerian ATR/BPN
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan – Kementerian ATR/BPN
7. Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang – Kementerian ATR/BPN
8. Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika – Badan Informasi Geospasial
9. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10. Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
11. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang – Badan Narkotika Nasional
12. Balai Besar POM di Makassar – Badan Pengawas Obat dan Makanan
13. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau – BPKP
14. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – BPKP
15. Perwakilan BPKP Provinsi Riau – BPKP
16. BPS Kabupaten Jembrana – BPS
17. BPS Kota Tasikmalaya – BPS
18. BPS Kabupaten Boalemo – BPS
19. BPS Kabupaten Klungkung – BPS
20. BPS Provinsi Kalimantan Tengah – BPS
21. BPS Provinsi Jambi – BPS
22. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi – Badan Standardisasi Nasional (BSN)
23. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia – BSN
24. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang – Kejaksaan Agung
25. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus – Kementerian Agama
26. Madrasah Aliyah Negeri Karangasem – Kementerian Agama
27. Museum Geologi - Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Rupbasan Kelas II Blitar – Kementerian Hukum dan HAM
29. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari – Kementerian Hukum dan HAM
30. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo – Kementerian Hukum dan HAM
31. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang – Kementerian Kelautan dan Perikanan
32. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru – Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak – Kementerian Kelautan dan Perikanan
34. Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Jakarta – Kementerian Kesehatan
35. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town – Kementerian Luar Negeri
36. Politeknik Pariwisata Bali – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf/Bekraf)
37. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores – Kementerian Parekraf/Bekraf
38. Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
39. Balai Sains Bangunan – Kementerian PUPR
40. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
42. Balai Bahasa Provinsi Bali – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
43. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
44. Balai Standardisasi Metrologi Legal I – Kementerian Perdagangan
45. Balai Standardisasi Metrologi Legal IV – Kementerian Perdagangan
46. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
47. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Guntur Melati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat – Kementerian Perhubungan
48. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar – Kementerian Perhubungan
49. Politeknik Transportasi Darat Bali – Kementerian Perhubungan
50. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Non Logam – Kementerian Perindustrian
51. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru – Kementerian Perindustrian
52. Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar – Kementerian Perindustrian
53. Balai Diklat Industri Makassar – Kementerian Perindustrian
54. Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Makassar – Kementerian Perindustrian
55. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan – Kementerian Pertahanan
56. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo – Kementerian Pertanian
57. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak – Kementerian Pertanian
58. Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur – Kementerian Sekretariat Negara
59. Biro SDM Polda Sulsel – Kepolisian Negara Republik Indonesia
60. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat – Komisi Pemilihan Umum
61. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
62. Direktorat Sertifikasi Profesi – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
63. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara – Mahkamah Agung
64. Pengadilan Tinggi Agama Kendari – Mahkamah Agung
65. Pengadilan Tinggi Agama Medan – Mahkamah Agung
66. Pengadilan Agama Mimika – Mahkamah Agung
67. Pengadilan Agama Unaaha – Mahkamah Agung
68. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Mahkamah Agung
69. UPTD Puskesmas Mengwi I – Pemerintah Kabupaten Badung
70. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
71. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali – Pemerintah Kabupaten Boyolali
72. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
73. Puskesmas Bareng – Pemerintah Kabupaten Jombang
74. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Kebumen
75. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Kediri
76. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Pemerintah Kabupaten Lumajang
77. UPT Puskesmas Penanggal – Pemerintah Kabupaten Lumajang
78. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Magetan
79. RSUD Dr. Soeroto – Pemerintah Kabupaten Ngawi
80. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Pacitan
81. Puskesmas Gemaharjo – Pemerintah Kabupaten Pacitan
82. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
83. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Pasuruan
84. Badan Pelayanan Pajak Daerah – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
85. Kecamatan Taman – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
86. DPMPTSP – Pemerintah Kabupaten Trenggalek
87. Puskesmas Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek
88. Kecamatan Kepanjenkidul – Pemerintah Kota Blitar
89. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada – Pemerintah Kota Bontang
90. DPMPTSP – Pemerintah Kota Kediri
91. Badan Pendapatan Daerah – Pemerintah Kota Malang
92. Puskesmas Gedongan – Pemerintah Kota Mojokerto
93. Puskesmas Kanigaran – Pemerintah Kota Probolinggo
94. Puskesmas Sukabumi – Pemerintah Kota Sukabumi
95. Kecamatan Banjarsari – Pemerintah Kota Surakarta
96. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Trenggalek, Badan Pendapatan Daerah – Pemerintah Provinsi Jawa Timur
97. Brigif Para Raider 18/Trisula Divif 2 Kostrad – Tentara Nasional Indonesia (TNI)
98. Lanud Roesmin Nurjadin – TNI
99. Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut) – TNI
100. Pusdikarhanud Pussenarhanud Kodiklatad (Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara) – TNI
101. Puspomad (Pusat Polisi Militer TNI AD) – TNI
102. Pussenarmed (Pusat Kesenjataan Artileri Medan) Kodiklatad – TNI