KOTA BANDUNG -- Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 82.2/kep.677-BKD/2016 tentang pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama/ struktural eselon II dan jabatan administrasi/ eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memutuskan, menetapkan, dan melantik sekitar 104 orang pejabat struktural.
"Saya atas nama pribadi, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat atas pelantikan ini, mudah- mudahan pelantikan ini menjadi sebuah momentum sesuai janji yang dibacakan, sumpah yang dibacakan, untuk menjalankan tugas sesuai dengan rambu- rambu moral, rambu- rambu profesionalisme, yang ada pada sumpah tadi," ungkap Gubernur Aher, di Aula Barat Gedung Sate, Selasa (28/06/16).
Salah satu pejabat struktural yang mengalami pergeseran jabatan yakni, Alif Nur Anhar dari jabatan sebelumnya Kepala Sub-bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat Biro Humas Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, menjadi Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dan posisinya di Biro HPU digantikan oleh Anton Firmansyah, yang sebelumnya Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Perwakilan Pemerintah.
Gubernur berpesan pada para pejabat struktural yang dilantik agar mereka dapat menjadi teladan bagi para pegawai dibawahnya, juga masyarakat pada umumnya. "Mari juga kita hadirkan sebuah kemampuan untuk menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk bekerja dengan baik secara profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan," himbau Aher.
Aher mengungkapkan kinerja yang baik dan tanpa penyimpangan adalah hal yang dirinya idam-idamkan. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat dapat menjadi Pemerintahan yang bersih, cerdas, yang melayani, sehingga mampu meraih berbagai pencapaian prestasi.
Disamping itu, hal penting lain yang Aher pesankan yakni, untuk menggunakan anggaran se-efisien mungkin. Dana yang dianggarkan pada setiap unit kerja harus efektif, dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
"Rupiah demi rupiah yang dianggarkan di masing- masing unit harus efisien, efektif, transparan, harus bisa dipertanggung jawabkan baik dihadapan manusia, terlebih dihadapan Allah SWT," Imbaunya.
Hadir pada pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, beserta jajaran unsur Forkopimda Jabar, Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, para Asisten daerah, para Kepala biro, para Staf Ahli, serta para Kepala OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (HUMAS JABAR)