Jakarta, InfoPublik – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan konsolidasi awal 2023 dengan mematangkan sejumlah strategi peningkatan serapan gabah dan beras, untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada panen raya Maret-April 2023.
"Hal tersebut agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di 2023," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, saat menghadiri Pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “HPP dan HET Gabah dan Beras serta Sinergi Petani, PPK, PPM, PPB, BUMN, dan BUMD” yang digelar Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), dan dihadiri Perum Bulog, ID Food, BUMD DKI Jakarta Food Station, dan BUMD D.I Yogyakarta Taru Martani di Yogyakarta, Selasa (3/1/2023).
Menurutnya, saat ini NFA bersama kementerian dan lembaga (KL) terkait serta stakeholders pangan lainnya terus melakukan koordinasi intensif, untuk memastikan penyerapan gabah dan beras untuk CBP pada musim panen semester 1 ini berjalan maksimal.
“Panen raya merupakan saat tepat untuk menyerap semaksimal mungkin. Karena pada momen tersebut gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah, tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh,” ujarnya.
Untuk menjaga agar momentum panen raya itu bisa dimanfaatakan dengan baik, berbagai strategi telah disiapkan. Arief mengatakan, hal pertama yang sedang dibenahi adalah terkait penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
“Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk itu, sejak Desember 2022 hingga memasuki Januari 2023 ini, kita rutin lakukan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, diantaranya Kementan, BPS, perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD,” terangnya.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp4.200 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp4.250 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Bulog Rp8.300 per kg.
“Itu sedang kita review untuk diperbaharui, mengingat saat ini biaya peroduksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian. Dengan HPP yang baru diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik,” jelasnya.
Arief mengatakan, HPP yang telah disesuaikan selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pangan Nasional. “Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan HPP serta rafaksi harga, sehingga saat ini penetapan HPP berada di wilayah kerja Badan Pangan Nasional,” terangnya.
Ia memastikan, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.
Arief menambahkan, langkah strategis selanjutnya untuk meningkatkan serapan CBP adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN-BUMD dan Penggilingan. “NFA mendukung sinergi yang kuat antara BUMN-BUMD dan Perpadi. Melalui kesepakatan kerja sama di awal bisa dihitung berapa kebutuhan BUMN-BUMD setahun, berapa yang harus masuk di Maret-April 2023, kemudian pada saat Panen Gadu, diproyeksikan masuk berapa? Itu penting, untuk dihitung dan disepakati bersama antara BUMN-BUMD dengan Perpadi, tapi saat ini harga HPP-nya kita perbaiki dulu, sehingga nanti fair buat petani, penggiling, dan buat masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut Arief mengatakan, faktor lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kebijakan CBP ini tepat sasaran adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras. “Di 2023 ini NFA, Kementan, Kemendag, dan BPS telah sepakat untuk menghitung produksi dan stok beras menggunakan satu data nasional dari BPS,” katanya lagi.
Selain itu, untuk memastikan jumlah stok beras nasional di akhir 2022, NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag sepakat melakukan survey bersama Stok Beras Nasional pada 31 Desember 2022. “Survei stok beras dilakukan bersama. Jadi nanti stok ini akan kita carry over ke Januari 2023. Tahun sebelumnya masih terjadi perbedaan, untuk tahun ini kita pastikan masing-masing Kementerian dan lembaga terkait menggunakan data beras yang sama,” ujarnya.
Strategi peningkatan CBP ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang kondisi perekonomian 2023, evaluasi penanganan OVID-19, ketahanan pangan dan energi, Selasa (6/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Presiden meminta agar cadangan beras nasional benar-benar dihitung sesuai kondisi di lapangan. Ia menegaskan cadangan beras harus disiapkan dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya kenaikan harga di pasaran.
Adapun di 2023 ini NFA berupaya men-top up stok CBP dengan meningkatkan serapan Bulog. Diproyeksikan, pada tahun ini Bulog memiliki stok CBP untuk satu tahun sebesar 2,4 juta ton, dengan stok akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan 2022, di mana sampai dengan 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton.
Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan, mendukung upaya pemerintah mengeluarkan HPP gabah dan beras yang baru. Ia menyarankan, agar dalam penyesuaiannya lebih berfokus pada kepentingan petani.
Ia juga menyetujui penguatan kerja sama antara Perpadi dengan BUMN dan BUMD. Menurutnya, agar tidak terjadi keterbatasan CPP seperti tahun sebelumnya, maka sinergi harus dibangun, terutama antara Perpadi dengan BUMN dan BUMD.
“Kita ingin bagaimana membangun sinergi untuk mendukung pemerintah melalui kerja sama Perpadi dengan BUMN dan BUMD dalam menyediakan CBP,” ungkapnya.
Foto: Istimewa
