Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 2 Januari 2022, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres/Rusman
Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk belajar dari Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan gangguan tumbuh kembang anak atau stunting. Pada lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada tahun 2018, menjadi 8,27 persen di tahun 2022.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan bahwa aplikasi berbasis teknologi yang dinamakan sistem pencegahan stunting terintegrasi (Simpati) turut berkontribusi dalam penanganan stunting di Sumedang. Melalui platform tersebut, seluruh pemangku kepentingan mampu memahami cara mengatasi stunting.
“Kedua (pemangku kepentingan) paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati karena setiap bulan penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya,” ujar Dony Ahmad.
Bupati Sumedang menjelaskan aplikasi tersebut menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut. Dengan data yang ada, Dony menyampaikan penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.
“Jadi tiap desa ada kendala, permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda. Inilah bagian dari mengolaborasikan, mengorkrestasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dony menuturkan bahwa aplikasi Simpati tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar dapat direplikasi oleh daerah lain. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta dirinya untuk keliling ke setiap provinsi guna memastikan replikasi tersebut berjalan baik.
“Aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes karena inilah kontribusi, mudah-mudahan, dari Sumedang untuk negara Indonesia, bagaimana kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah,” lanjutnya.
Akhirnya, Dony meyakini bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah harus berdasarkan saintifik dan data untuk selanjutnya dapat dikelola dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain juga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.
“Di antaranya kami (berkolaborasi) dengan Telkomsel. Seluruh kader posyandu kami dilatih bagaimana dia paham akan stunting dan paham aplikasi dan diberikan smartphone, satu posyandu satu, 1.705 posyandu kami diberikan smartphone, terima kasih kepada Telkomsel. Saya bersyukur atas bantuan tersebut,” kata Bupati Sumedang.
Namun demikian, Dony menyampaikan bahwa pihaknya menghadapi sejumlah tantangan selama proses pelatihan dan pendampingan kepada para kader posyandu.
“Bahkan ketika memulai kami ada call center-nya apa kendala yang ada di lapangan yang bisa langsung disampaikan lewat call center dan nanti dibantu penyelesaiannya,” ucapnya.
(BPMI Setpres)
