Foto: ANTARA
Jakarta, InfoPublik - Sampai dengan 30 April, realisasi belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp765,8 triliun atau 25 persen dari pagu. Belanja APBN diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian.
Sepertiga dari belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.
“Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Itu artinya 25 persen dari total belanja tahun ini sudah terealisir. Itu naik 2 persen dibandingkan tahun lalu,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (23/5/2023).
Komponen Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp522,7 triliun atau 23,3 persen dari pagu. Realisasi ini ditopang oleh belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp257,7 triliun dan belanja non-KL sebesar Rp265 triliun.
Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, penyaluran PKH dan Kartu Sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, dan pembayaran THR ASN. Sementara belanja non-KL utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp243,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu. Capaian itu lebih tinggi 0,3 persen dibandingkan realisasi 2022 sebesar Rp242,4 triliun diikuti oleh tata kelola yang lebih baik dan adanya kenaikan pagu dana bagi hasil khususnya jenis CHT, minerba, dan migas.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga April 2023 tercatat alokasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diterima langsung dampaknya oleh masyarakat, diantaranya mulai dari belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L yang utamanya untuk mendukung pembayaran manfaat pensiun, bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Untuk belanja K/L, pemerintah telah memberikan manfaat langsung kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,2 juta jiwa KPM kartu sembako dan sejumlah 96,7 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayarkan iuran preminya oleh pemerintah.
“Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah dibawah Kementerian Agama,” ujar Menkeu.
Dukungan lainnya juga diberikan pemerintah untuk bantuan stimulan perumahan bencana serta membangun infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, perluasan pipa untuk air minum, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan rel kereta api, bandara serta pelabuhan dengan nominal mencapai Rp34,4 triliun.
Sementara untuk petani, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa benih, mulsa, pupuk organik, bantuan ternak, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan berupa benih ikan, kepiting, dan udang dengan nominal mencapai Rp12,5 miliar.
Tidak hanya itu, selanjutnya Menkeu juga menjelaskan bahwa masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebanyak Rp5,2 triliun dengan kompensasi Rp33,8 triliun, serta subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun. Sedangkan kartu prakerja dapat dinikmati oleh 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat mencapai Rp804,2 miliar, subsidi perumahan sebesar Rp204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit. Sementara untuk subsidi di bidang kesehatan mencapai Rp42,3 triliun atau naik 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sampai dengan April kita (juga) telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen. Dari sisi Taspen Rp50,8 triliun dan Asabri Rp7,3 triliun,” ujarnya.
Belanja pemerintah lainnya disalurkan untuk pembangunan dan maintenance ruas jalan nasional dan jalan daerah baik berupa tol maupun non tol, dengan anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan Nusa Tenggara. Adapun total keseluruhannya mencapai Rp203,5 triliun.
“Itu tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut,” ujar Menkeu. (*)
