Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan program pencampuran biodiesel 35 perseb (B35) pada bahan bakar minyak (BBM) diesel/solar mulai Rabu, 1 Februari 2023 dengan alokasi mencapai 13,15 juta Kilo Liter (KL).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penerapan B35 ini selain menjadi angin segar bagi kemandirian sektor energi tanah air juga memiliki banyak manfaat atau keuntungan, salah satunya menghemat devisa sebesar US$10,75 miliar atau sekitar Rp161 triliun pada 2023.
"Implementasi kebijakan B35 diharapkan dapat menghemat devisa sebesar US$10,75 miliar," kata Airlangga saat menyampaikan keynote speech dalam acara Talkshow Energy Corner Special: Implementasi Mandatori Biodiesel B35 di Graha Sawala Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Menurut Airlangga, implementasi kebijakan B35 tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.
Dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan, Pemerintah terus berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya melalui penerapan Program Mandatori Biodiesel sejak 2014. Biodiesel merupakan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.
Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15 persen (B15) pada 2015, 20 persen (B20) pada 2016, dan 30 persen (B30) pada tahun 2020. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan, mulai 1 Februari 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel akan kembali dinaikkan menjadi 35 persen (B35).
“Hari ini kita meningkatkan mandatori biodiesel dan ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para Direksi yang bergerak di bidang energi.
Berkaca dari implementasi B30 pada 2022, telah disalurkan biodiesel sebesar lebih dari 10,5 juta kiloliter. Hal tersebut telah mampu menghemat devisa sekitar USD 8,34 miliar atau setara lebih dari Rp122 triliun. Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta orang serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 27,8 juta ton CO2.
Lebih lanjut, program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
”Kita harapkan semuanya bisa bergabung bersama-sama solid dalam menjalankan kebijakan Pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan terkait implementasi B35, bukan hanya energy mix tapi kita mendukung penciptaan lapangan kerja baru, menciptakan penurunan emisi gas rumah kaca, melakukan save terhadap devisa negara untuk pemulihan energi fosil dari luar, kita juga menjalankan energi biru untuk rakyat kita agar bisa menghirup udara yang lebih baik,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud.
Foto: Humas Ekon
