Jakarta, 18/10/2019 Kemenkeu - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan bahwa sudah waktunya Indonesia sebagai negara besar anggota G20 ikut membantu negara-negara di dunia yang membutuhkan dengan diplomasi "tangan di atas" artinya lebih berkontribusi agar ekonomi mereka makin membaik meskipun awalnya berjumlah kecil.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meluncurkan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (PDKPI) atau Indonesia Agency for International Development atau Indonesia Aid yang disingkat Indo Aid pada Jumat, (18/10) yang sekaligus merupakan hari terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Hari ini merupakan hari terakhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hari terakhir ini kita masih bisa mempersembahkan satu hal yang sangat strategis, yang sangat mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yaitu peluncuran Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (PDKPI) atau lebih pendek lagi Indonesia Aid," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di ruang Pancasila Kemenlu, Jakarta.
Menlu menambahkan, Indonesia Aid ini merupakan peran diplomasi dimana Indonesia ingin berkontribusi untuk kemitraan pembangunan internasional, memperkuat kerjasama negara Selatan-Selatan, kerjasama triangular, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta menjaga perdamaian dan kesejahteraan dunia.
"Indonesia Aid ini adalah perangkat diplomasi yang memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional. Melalui Indonesia Aid, Indonesia dapat melakukan walk the talk untuk mendorong kemitraan global dalam pembangunan. Indonesia Aid juga akan memperkokoh mekanisme kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular. Indonesia Aid ini juga menjadi tools bagi kontribusi Indonesia untuk pencapaian SDGs. Prinsip Indonesia sangat jelas bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia," paparnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa ketertiban dunia dan perdamaian abadi perlu diartikulasi seperti dalam bentuk pengelolaan bantuan dana pembangunan Indonesia Aid ini. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan siap bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mengelola dana tersebut.
"Ketertiban dunia dan perdamaian abadi adalah suatu yang perlu diartikulasikan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, lembaga ini kita harapkan akan mampu menunjang politik luar negeri Indonesia. Upaya ini juga akan membuat kita semua, diantara Kementerian dan Lembaga untuk saling bersinergi untuk meningkatkan efektifitas politik luar negeri Indonesia sehingga Indonesia makin dikenal. Kami di Kementerian Keuangan siap untuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengelola dana tersebut," papar Menkeu.
Sebagai informasi tambahan, di awal pidatonya, Menlu melaporkan bahwa Indonesia terpilih menjadi anggota HAM PBB 2020-2022 sehari sebelum hari terakhir Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (nr/ds)
