KARAWANG, (8/5) - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Modeling tambak modern ini siap menjadi lokomotif industrialisasi nila salin di Indonesia.
"Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya resmikan modeling kawasan tambak budidaya nila salin di BLUPPB Karawang," ujar Presiden Jokowi saat peresmian.
Presiden Jokowi menyebut, pembangunan modeling sebagai langkah tepat untuk menjawab tingginya permintaan ikan nila di pasar domestik maupun global. Operasional modeling juga menyerap banyak tenaga kerja.
Jika produktivitas BINS berjalan optimal, sambung Presiden Jokowi, pemerintah siap merevitalisasi tambak-tambak udang idle di wilayah Pantura untuk pengembangan budidaya nila salin. Tambak-tambak udang idle menurut data luasnya mencapai 78 ribu hektare.
"Kita lihat ini dulu, kalau sangat visible, kita akan siapkan melalui APBN 2025 atau 2026, dan saya akan sampaikan kepada pemerintah yang baru agar mimpi besar ini bisa direalisasikan," ungkap Presiden Jokowi.
Modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin dibangun KKP di lahan seluas 80 hektare yang berada di area Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Total produksinya mencapai 7.020 ton/tahun atau senilai Rp196,5 miliar dengan asumsi harga jual nila salin Rp28 ribu/kilogram.
Jumlah tersebut, kata Menteri Trenggono, masih akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 ton per tahun. Hasil produksi nila salin BINS ditujukan untuk mendukung industrilaisasi ikan nila di Indonesia. Hasil panen akan diolah lebih lanjut menjadi produk olahan ikan fillet dengan tujuan ekspor.
"Kami targetkan ke depan ini produksinya 1 tahun 10 ribu ton, dengan berat per ekor tidak kurang dari 1 kilogram, supaya bisa difillet. Dan tentunya ada industri, makanya tadi kami hadirkan juga pelaku industri," beber Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono menjelaskan, ikan nila memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun global. Data Future Market Insight (2024) memproyeksikan nilai pasar ikan nila dunia pada tahun 2024 sebesar USD14,46 miliar. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat sebesar 59% pada tahun 2034 menjadi USD23,02 miliar dengan tingkat pertumbuhan pertahun (CAGR) 4,8%.
Dari sisi teknis produksi Menteri Trenggono menjelaskan, budidaya nila salin di BINS mengedepankan penggunaan teknologi modern diantaranya berupa mesin pakan otomatis, sistem kincir, dan alat pengukur kualitas air berbasis IOT dan tenaga surya. Selain itu, tambak sudah dilengkapi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sehingga ramah lingkungan. Nilai investasi yang digelontorkan KKP membangun BINS sebesar Rp46,6 miliar.
BINS diakuinya menjadi terobosan budidaya ikan nila di darat. Kebanyakan praktik budi daya ikan nila di Indonesia dilakukan di keramba jaring apung (KJA) yang secara ekologi tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem di danau serta menyebabkan pencemaran lingkungan.
Hadirnya BINS juga bisa menjadi solusi bagi tambak-tambak udang yang sudah tidak beroperasi optimal (idle). Untuk itu KKP merencanakan revitalisasi terhadap 78 ribu hektar tambak udang idle di Pantura Jawa, untuk pengembangan budidaya nila salin. Sebab dari sisi produktivitas, budidaya nila salin jauh lebih produktif dengan hasil produksi 87,75 ton per hektare per tahun, dibanding tambak udang tradisional 0,6 ton per hektare per tahun.
"Ikan nila salin memiliki keunggulan antara lain lebih kuat terhadap kondisi lingkungan di Pantai Utara Jawa, dibandingkan dengan udang, teknologinya mudah diterapkan oleh masyarakat, serta pasar yang selalu tersedia baik di domestik maupun global," pungkas Menteri Trenggono.
Sebagai informasi, selain meresmikan modeling BINS, Presiden Jokowi juga melakukan panen secara simbolis di salah satu petakan tambak. Presiden Jokowi didampingi juga oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, serta pimpinan daerah Jawa Barat dan Karawang.
Sumber:
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KKP
