Penulisan ulang sejarah Indonesia akhirnya mendapat lampu hijau dari DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kementerian Kebudayaan berhasil mendapatkan dukungan mayoritas fraksi untuk melanjutkan proyek nasional ini (Foto: Dok Kementerian Kebudayaan)
Jakarta, Infopublik — Penulisan ulang sejarah Indonesia akhirnya mendapat lampu hijau dari DPR RI. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Kementerian Kebudayaan berhasil mendapatkan dukungan mayoritas fraksi untuk melanjutkan proyek nasional ini. Langkah besar ini menandai akhir dari kevakuman penulisan sejarah bangsa selama lebih dari dua dekade.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Menteri Kebudayaan fadli Zon memaparkan urgensi proyek ini: menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda. “Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegas Fadli Zon, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (27/5/2025).
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya proses penulisan yang inklusif dan transparan. Ia menyatakan bahwa DPR ingin mendengar siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana proses kerja yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. “Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ujarnya.
Fadli Zon menambahkan, penulisan sejarah ini akan terdiri dari 10 jilid utama, mulai dari awal peradaban Nusantara, interaksi dengan dunia luar (India, Tiongkok, Timur Tengah, Barat), masa kolonialisme dan perlawanan, hingga Orde Baru dan Era Reformasi. Buku ini dirancang dengan pendekatan Indonesia-sentris, berbeda dari narasi lama yang masih dipengaruhi sudut pandang kolonial.
Proses penulisan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat, dengan sesi uji publik saat progres mencapai 70 persen. “Kita ingin sejarah yang objektif, menyeluruh, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, Indonesia telah absen dari proses penulisan sejarah nasional selama lebih dari 26 tahun, dan hal ini perlu segera diakhiri. “Kita tidak bisa terus mewariskan sejarah yang setengah jadi kepada generasi berikutnya,” kata Fadli.
Penulisan ini diharapkan selesai pada 2027, dengan distribusi buku sejarah ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebagai materi pendidikan utama. Dengan disepakatinya proyek ini, Indonesia bersiap menata kembali cara bangsa ini melihat dirinya sendiri — tidak lagi melalui kaca mata asing, tetapi dari suara dan pengalaman rakyatnya sendiri.
