Presiden Jokowi saat meninjau sebuah pabrik di Wonogiri, Jawa Tengah
Guna meningkatkan daya saing (competitiveness) Indonesia, selain meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan etos kerja masyarakat, pemerintah juga akan melakukan perombakan besar-besaran dalam masalah perizinan.
“Sudah tidak ada lagi yang namanya izin bertahun-tahun, tidak ada. Tidak ada lagi izin berbulan-bulan, tidak ada. Saya sudah sampaikan kepada seluruh Kementerian, nanti kalau rampung saya akan masuk ke daerah. Semua harus satu garis. Kalau sekali lagi, kita ingin memenangkan persaingan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III, di Dusun Ketonggo, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (22/1) siang.
Presiden memberi contoh, dulu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) urus izin bisa hitungan tahun. Tahun! Kalau pintar-pintar, mungkin bisa 6 bulan, 7 bulan, bisa 8 bulan. “Saya sampaikan, saya tidak mau tahu, saya mau urusan harus selesai dalam jam! Alhamdulillah sekarang sudah 3 jam untuk 8 perizinan. Kalau nggak percaya silahkan coba. Nanti kalau tidak 3 jam ngomong ke saya. Saya pastikan, saya akan ganti Kepala BKPM-nya,” ujar Presiden Jokowi seraya menyebutkan, dirinya sudah melakukan cek lewat teman pengusaha yang lain.
“Dan saya lebih percaya, Kalau yang datang ke saya bisa saja disiap-siapin. Tapi kalau yang datang itu pengusaha, pasti betul dan dilayani dalam waktu jam,” tambah Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengemukakan, bahwa dirinya telah menanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dulu ngurus yang namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sampai bertahun-tahun. Tapi, sekarang sudah online. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) juga online. Tidak ada urusan hari.
Menurut Presiden Jokowi, memang cara-cara itu yang akan menyelesaikan masalah. Pelayanan perizinan bisa cepat, di pusat cepat, di daerah juga cepat. “Itu nanti yang menyelesaikan persoalan masalah kompetisi dan persaingan kita. Hanya 2 menit,” kata Presiden Jokowi.
Hapus 42.000 Izin
Presiden Jokowi menegaskan, mana yang harus dipotong, mana yang harus dihilangkan. Semuanya yang dipotong, disederhanakan, dihilangkan, ia beri waktu 2 (dua) minggu segera.
“Kita ini terlalu banyak regulasi, terlalu banyak peraturan. Saya suruh ngitung Kepala Bappenas, berapa sih peraturan kita ini? 42.000 banyaknya. 42.000 menjerat diri kita sendiri. Kita sendiri yang membuat, yang bingung kita sendiri,” papar Presiden Jokowi.
Presiden menilai, banyak peraturan itu menyulitkan dunia usaha, menyulitkan kita sendiri, pemerintah. Menjadi tidak lincah dalam kompetisi global. Padahal, lanjut Presiden, tiap menit tiap detik berubah terus.
“Kita nggak bisa kerja dalam peraturan yang kita buat sendiri. Belum lagi Perda, 1000 Perda yang numpuk di Kementerian Dalam Negeri. Nggak usah evaluasi langsung dihapus. Kalau dikaji, dievaluasi, tiap hari hanya mengkaji, setahun hanya dapat 10, setahun hanya dapat 15. Kelamaan. Yang meyebabkan kita bertele-tele sudah langsung hapus, nggak ada alasan dikaji,” tegas Presiden Jokowi seraya menegaskan, perintahnya simple, hapuskan.
Dalam kunjungan ke Wonogiri, Jateng itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M Nasir, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Turut hadir dalam acara itu Dubes Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Taiyoung.
(DID/UN/ES)
