Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (22/2/2023). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengapresiasi dukungan Tiongkok untuk pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam upaya mengakhiri krisis politik di Myanmar. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno, usai bertemu dengan Menlu Tiongkok, Qin Gang, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Menurut Menlu Retno, dukungan Tiongkok merupakan referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik.
Ia menegaskan, Indonesia bertekad untuk memulai lagi pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. “Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan memulai keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan satu tujuan yaitu membuka kemungkinan dialog nasional yang inklusif di Myanmar,” katanya. Sementara itu, Menlu Qin menyatakan dukungannya kepada Indonesia dan ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan, tanpa pengaruh dari pihak atau kekuatan mana pun. “Kami akan berupaya untuk mendukung kebebasan ASEAN serta mendukung sentralitas ASEAN dalam menciptakan arsitektur kawasan yang damai,” kata Qin.
"Kami akan mendukung sepenuhnya Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan," lanjutnya. Pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Qin pada Rabu membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara serta berbagai isu di kawasan dan global. ASEAN saat ini memiliki 10 negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.
Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, dihadapkan pada tantangan untuk mendorong junta Myanmar mematuhi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati pada April 2021.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, penunjukan utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Namun, sejak kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada Februari 2021, krisis politik di negara tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda pulih.
Dua utusan khusus keketuaan ASEAN belum berhasil membujuk pimpinan junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlang, untuk mengizinkan mereka bertemu penasihat negara Aung San Suu Kyi maupun membuka dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengucilan Myanmar dalam berbagai pertemuan ASEAN juga tak lantas membuat junta berhenti melakukan tindakannya ataupun melaksanakan poin-poin dalam konsensus. (*)
