Jakarta, InfoPublik - Indonesia mendorong penguatan kerja sama di bidang transisi energi antara ASEAN dan Inggris.
Seruan tersebut disampaikan Menlu RI Retno Marsudi, dalam pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) dengan Menlu Inggris James Cleverly di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Agenda tersebut merupakan rangkaian dari Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AMM) yang diselenggarakan di Jakarta, 10-14 Juli 2023.
Retno mengatakan, dua tahun lalu Inggris menjadi Mitra Dialog terbaru ASEAN.
Hal itu menunjukkan komitmen ASEAN untuk bermitra dengan semua negara. Namun tentunya mitra-mitra tersebut harus menganut nilai-nilai yang sama dengan ASEAN dan berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
Pada pertemuan tersebut, Retno menekankan dua hal, pertama yakni menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Perdamaian di kawasan Indo-Pasifik telah berlangsung lebih dari setengah abad berkat arsitektur kawasan inklusif, yang berpusat di ASEAN.
“Arsitektur kawasan itu dibangun di atas paradigma kolaborasi dan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip internasional, termasuk Treaty of Amity and Cooperation (TAC) atau Traktat Persahabatan dan Kerja Sama dan Bali Principles. Saya yakin Inggris juga menganut prinsip-prinsip tersebut,” kata Retno.
ASEAN juga mendorong Inggris berkontribusi memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir, dengan secepatnya mengaksesi Protokol Traktat Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) atau Kawasan Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir.
Kedua, mendorong kerja sama di bidang transisi energi. Kemitraan ASEAN-Inggris harus berkontribusi mewujudkan net-zero emission dalam 3-4 dekade ke depan.
Untuk itu, ASEAN dan Inggris telah memilki skema kerja sama yang bisa digunakan, antara lain ASEAN-UK Catalytic Green Finance Facility Trust Fund. Kerja sama ini akan memperkokoh kemitraan ASEAN-Inggris sebagai “kemitraan masa depan.”
Dalam pertemuan, dibahas penguatan kerja sama ekonomi ASEAN-Inggris, termasuk peningkatan perdagangan, investasi, resiliensi rantai pasok, perdagangan digital, inovasi, dan keamanan siber. Beberapa negara ASEAN mengusulkan penjajakan dibentuknya ASEAN-UK Free Trade Agreement.
Di bidang politik dan keamanan, pertemuan menyoroti pentingnya dukungan Inggris terhadap pembentukan arsitektur kawasan yang didasarkan pada paradigma kolaborasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Secara khusus, ASEAN mendorong Inggris untuk segera mengaksesi Protokol Traktat SEANWFZ.
Perjanjian Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Nuklir yang juga dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh anggota ASEAN. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak boleh "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir." Namun, 28 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh sepuluh anggota ASEAN, belum ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang mengadopsi protokol perjanjian tersebut. Terdapat lima negara yang memiliki senjata nuklir, yaitu Rusia, China, Inggris, AS, dan Prancis.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi (tengah) dalam pembukaan Pertemuan Komisi Area Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ) di Jakarta, Selasa (11/7/2023). Foto: InfoPublik/Agus Siswanto
