Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Jl. Wastukencana Kota Bandung, Selasa (30/10/18). Pemda Provinsi Jawa Barat berencana akan membuat Bus Antikorupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
BANDUNG - Pemda Provinsi Jawa Barat berencana akan membuat Bus Antikorupsi seperti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Nantinya bus ini menjadi sarana edukasi dan pencegahan KKN di Jawa Barat.
"Isu tentang korupsi ini tidak hanya urusan tentang penindakan atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) saja. Isu pencegahan, isu edukasi menjadi penting. Menjadi satu ekosistemlah," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balaikota Bandung, Jl. Wastukencana Kota Bandung, Selasa (30/10/18).
"Karena ini perjalanan bangsa kita menjadi bangsa yang berintegritas," tambahnya.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, bus antikorupsi ini inovatif dan mempunyai konten yang menarik. Untuk itu, tahun depan Emil akan membuat bus yang sama sebagai sarana pencegahan dan edukasi tentang bahaya korupsi untuk masyarakat Jawa Barat.
"Di level edukasi dan pencegahan, saya lihat bus ini inovatif, disukai, dan penuh konten-konten bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kalau cuman satu sementara Jawa Barat sendiri hampir 50 juta penduduknya, 27 wilayahnya, ada 600 lebih kecamatan," papar Emil.
"Saya kira tidak akan memadai kalau hanya mengandalkan instrumen atau fasilitas dari KPK. Maka 2019 kita akan bikin yang serupa tentunya atas izin dari KPK, dan kita akan keliling Jawa Barat," sambungnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik rencana Emil tersebut. Saut mengibaratkan bus ini sebagai KPK mini yang akan terus bergerak ke seluruh Indonesia memberikan edukasi dan pencegahan korupsi.
"Saya pikir kita harus terus bergerak, berjalan terus berpindah-pindah, filosofinya itu dulu, sehingga kalau Pak Gubernur ingin tentunya nanti tinggal bagaimana kehadiran KPK juga di situ," tukas Saut.
"Karena apapun ceritanya ini (bus antikorupsi) pendidikan dan penindakan juga," lanjutnya.
Di dalam bus ini ada berbagai aplikasi atau modul-modul untuk membangun integritas, seperti cara membuat laporan, informasi LHKPN, hingga game atau permainan antikorupsi, serta informasi tentang cara mengenali dan menghindari gratifikasi.
"Kalau memang nanti mau di-copy kita siap membantu. Teknologinya nggak canggih-canggih amat, bahkan bekas bus Jakarta-Bandung yang second juga boleh, yang penting kalau mogok dia berhenti. Kalau kepanasan dia berhenti sambil jelasin antikorupsi," papar Saut.
"Kalau software-nya sama kok, tinggal nanti air condition-nya yang harus dibuat supaya anak-anak betah di dalam," tandasnya.
Kota Bandung sendiri menjadi kota tujuan terakhir dari 11 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang disambangi bus antikorupsi tersebut.
Kenali 12 Modus KKN Ini Agar Terhindar Dari Korupsi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen untuk terus memerangi dan mencegah bahaya laten korupsi. Dia mencatat ada 12 modus dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan kedua belas modus tersebut, diantaranya: Siasat suap-menyuap perizinan, Bantuan fiktif hibah atau bansos, Setoran paksa bawahan, Kutipan paksa bawahan, Proyek fiktif, Jual beli akses layanan, Kutipan paksa proyek, Kutipan paksa kepada warga, Fee proyek, Down-spec proyek, Mark up proyek, dan Jual beli jabatan.
Untuk itu, Emil menuturkan pihaknya akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli, serta lembaga Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
"Minimal dengan instrumen kami Saber Pungli – karena kami tidak ada KPK versi provinsi, akan memperkuat instrumen inspektorat," ujar Emil.
"Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah melakukan penindakan selama lima tahun ke depan," lanjutnya.
Emil menambahkan, hal tersebut menjadi pesan bagi semua kepala daerah dan pejabat yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diindentifikasi.
"Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah," kata Emil.
"Sudahlah, kerja sesuai dengan niat, kita saling mengingatkan juga," tambahnya.
Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang turut hadir dalam Roadshow Bus Antikorupsi tersebut, menyatakan bahwa tidak banyak kepala daerah yang berani menunjukkan 12 modus tersebut. Kata Saut, modus-modus ini menjadi pengingat tentang adanya bahaya korupsi.
"Keinginan Pak Gubernur tadi dijelaskan sangat detail, ada beberapa tempat-tempat yang Pak Gubernur sadari betul dimana kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa," ungkap Saut.
"Dan saya banyak jalan ke beberapa tempat kayaknya yang berpikiran kayak Kang Emil ini ngga banyak juga ternyata. Yang berani menunjukkan 12 poin tadi," tuturnya.
