Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, masa transisi 2015-2030 ini adalah masa, masa kritis. Masa kritis dalam 15 tahun ke depan. Begitu kita tidak memenangkan pertarungan, Presiden mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi begitu kita memenangkan pertarungan, begitu kita bisa tinggal landas.
“Ada di sini kuncinya. Dan itu kuncinya ada di Bapak/Ibu semuanya, Saudara-saudara semuanya, bukan di siapa-siapa,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 serta Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) untuk Bidang Infrastruktur, di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6) siang.
KP3MN Tahun 2016 ini akan berlangsung selama 2 hari, untuk membangun sinergi kebijakan investasi antara pusat dan daerah. Sementara KLIK merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang akan melakukan kegiatan investasi di kawasan industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Adapun Peningkatan Layanan I23J untuk bidang infrastruktur telah diluncurkan pada 18 Januari 2016, dan pada Senin (22/6) ini diluncurkan peningkatan layanan I23J untuk bidang infrastruktur Perhubungan, ESDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kominfo.
Dikejar Waktu
Presiden Jokowi mengemukakan, untuk mengurus yang namanya jalan tol saja, ia ke sana sudah 5 kali. Ini tentu berbeda dengan yang normal, yang hanya groundbreaking, lalu ditunggu kapan selesainya. “Kalau saya tidak. Ndak, saya ingin itu dipercepat. Saya akan cek, saya akan cek, saya akan cek lagi, saya akan cek lagi. Terus, enggak ada jalan yang lain,” tegasnya.
Presiden menegaskan, kita memang suah dikejar waktu, enggak ada waktu lagi. Apapun. Dwelling time juga sama. Presiden ngurus-ngurus pelabuhan. Karena menrutnya, di situ kunci. Ada Rp740 triliun hilang gara-gara ketidakefisienan perkara itu. “Saya datangi pasti ada persoalan besarnya,” ujarnya.
Menurut Presiden Jokowi, dwelling time sebelumnya 6 hari. Sekarang yang Januari sudah 4,7, sekarang Pak Menko sampaikan sudah di bawah 3 hari, dan itu dinilai Presiden Jokowi sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia.
“Karena kalau kita tidak kejar itu, ya sudah ditinggal, karena cost mahal, biaya mahal, logistic cost-nya mahal,transportation cost-nya mahal, mau apa kita? Di mana produk kita bisa bersaing, enggak bisa. Presiden sampai ngurus-ngurus ke pelabuhan, enggak ada di dunia, enggak ada,” tegas Presiden Jokowi seraya mengaku senang, karena sekarang Menko, Menteri, semuanya kejar-kejaran untuk melakukan terobosan-terobosan itu.
Presiden titip, investasi di daerah kalau ada masalah, jelas tadi tandatangan Kapolda, sudah tandatangan. Ada masalah, hal yang berkaitan dengan, misalnya keamanan, pembebasan lahan yang memerlukan hadirnya kepolisian, lanjut Presiden, ya harus hadir. Agar cepat prosesnya.
Presiden Jokowi menegaskan kita sudah masuk ke era persaingan. “Prosedur-prosedur yang menghambat, sudah. Di pusat sudah, daerah saya kira juga harus sama seperti itu. Izin-izin yang masih lama-lama, sudahlah,” ujarnya.
Diakui Presiden Jokowi ada beberapa daerah yang juga sudah cepat, tapi banyak yang masih belum, banyak yang masih belum. Masih pola-pola lama yang dipakai.
“Saya mau cek satu persatu, akan saya kontrol satu persatu, mana yang masih lama, mana yang menghambat, mana yang tukang palak, mana yang tukang hambat, akan saya cari semuanya. Sudah enggak ada waktu, enggak ada waktu. Kalau ada tukang palak, laporkan Kapolda. Enggak ada jalan yang lain,” tegas Presiden Jokowi.
Peringkat Kemudahan Berusaha
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai target indikator kemudahan berusaha (ease of doing business). Ia mengingatkan, peringkat kita tahun lalu masih 109, sebelumnya 120, tahun kemarin 109. Malaysia sudah ranking 18, kita masih 109.
“Malu ndak? Kalau saya malu banget. Thailand 49, ranking 49. Kita masih, saya ulang, 109, supaya ingat semuanya. Saya ulang lagi, 109. Malu ndak?” tanya Presiden Jokowi yang dijawab serentak hadirin “malu”.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberikan target ke seluruh kementerian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden mengaku ingin 40 angkanya, meloncat. “Kalau hanya naiknya hanya dari 120 menjadi 109, hanya 10, 10, berapa puluh tahun kita akan capai. Makanya coba bayangkan, mau capai berapa puluh tahun, sudah, yang lain sudah tinggal landas. Ndak, saya mau 40, tahun ini,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden mengingatkan perlunya bagi kerja. Daerah apa, pusat apa, kementerian ini apa, sudah sudah. “Akan saya cek satu persatu, mana yang masih lelet, mana yang belum bergerak. Gampang kalau saya. Kalau menterinya lelet ya ganti,” tegas Presiden seraya mengakui dirinya enggak bisa ganti gubernur, enggak bisa ganti bupati, enggak bisa ganti walikota.
Acara Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 serta Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) untuk Bidang Infrastruktur itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution,sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Kepala BKPM Franky Sibarani, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, para Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Sumber : www.setkab.go.id
