Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menghimbau warga Jabar untuk tidak resah atas penemuan beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dia juga meminta semua pihak diantaranya Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk menindaktegas pelakunya.
"Saya mendapat laporannya pagi ini dari Dinkes Provinsi, sungguh ini perbuatan oknum yang melampaui batas, apalagi bila jatuhnya kepada keluarga miskin ini menjadi kedzaliman yang nyata. Syukur perkaranya sudah ditangani Polres dan Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk segera berkoordinasi dan mendata masyarakat yang menjadi korban, kemudian diadvokasi, difasilitasi penerbitan ulang kartu baru yang legal", kata Aher.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati mengatakan bahwa kartu dikatakan palsu karena memang tidak terdaftar di kantor BPJS Kesehatan, ditemukan di Kabupaten Bandung Barat.
"Kami sudah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, bila korban termasuk keluarga KS1 atau PRA KS maka akan diupayakan untuk masuk dalam Integrasi data Jamkesda ke BPJS, kebetulan bulan September ini akan ada program mutasi data", kata Alma.
Pemerintah Provinsi menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kartu BPJS biaya murah, bayar sekali dan tanpa iuran bulanan. Semua ketentuan mengenai kepemilikan kartu BPJS sudah diatur jelas.
Sedangkan dalam siaran pressnya, Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan bagi warga yang ragu akan keaslian kartunya bisa mengecek menggunakan aplikasi BPJSK di ponsel. Aplikasi yang dimaksud dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna telepon pintar bebasis android.
Bagi yang menemukan masalah terhadap kartu BPJS-nya, Irfan meminta masyarakat menghubungi call centre BPJS. "Untuk mengurus kartu dan permintaan informasi harap tidak melalui calo. Hubungi kantor BPJS Kesehatan terdekat atau call centre 1500 400, 24 jam," katanya.
Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJS kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan.
230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan memiliki kartu BPJS palsu. Padahal, warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan cara dikolektifkan melalui aparatur desa. Lebih jauh ditelusuri ternyata aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak lain, tidak langsung ke BPJS terdekat. (HUMAS JABAR)
